JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta evaluasi Bea Cukai dilakukan secara serius setelah muncul banyak keluhan dari pelaku usaha terkait layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Peringatan tersebut disampaikan langsung dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo secara terbuka menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengambil tindakan tegas terhadap pejabat tinggi DJBC. Presiden bahkan menyatakan pimpinan Bea Cukai yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik harus segera diganti.
“Untuk ke sekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Presiden Prabowo.
Teguran keras ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin mempercepat pembenahan layanan kepabeanan dan cukai. Prabowo menilai aparatur negara harus bekerja lebih tangkas, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Keluhan Pelaku Usaha Jadi Pemicu Teguran
Peringatan Presiden kepada DJBC bermula dari banyaknya keluhan dan laporan yang diterima dari para pelaku usaha mengenai kendala di lapangan. Sejumlah hambatan yang disoroti antara lain lambatnya pelayanan, dugaan praktik pungutan liar, hingga penyalahgunaan wewenang.
Hambatan tersebut dinilai merugikan karena dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan dan aktivitas ekonomi nasional. Dalam konteks kepabeanan, pelayanan yang lambat dapat berdampak langsung terhadap proses distribusi barang, biaya logistik, dan kepastian usaha.
Karena itu, Prabowo meminta pembenahan tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi harus diikuti tindakan nyata. Evaluasi Bea Cukai menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha berjalan lebih cepat, tertib, dan profesional.
Presiden Minta Aparatur Negara Tinggalkan Pola Kerja Lamban
Presiden menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh aparatur negara harus bekerja secara tangkas dan responsif. Ia meminta pegawai pemerintah meninggalkan pola kerja yang lamban serta kebiasaan menunda pekerjaan.
Menurut Prabowo, masyarakat saat ini menuntut pelayanan dan penyelesaian pekerjaan yang cepat. Karena itu, pemerintah tidak boleh bekerja dengan sikap santai atau menunggu keadaan, terutama ketika pelayanan publik berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi.
Pesan tersebut tidak hanya berlaku bagi DJBC, tetapi juga bagi seluruh birokrasi pemerintahan. Presiden ingin setiap kementerian dan lembaga memiliki budaya kerja yang lebih sigap dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pembenahan Birokrasi Berlaku untuk Semua Kementerian dan Lembaga
Instruksi pembenahan birokrasi yang disampaikan Prabowo tidak hanya ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Presiden juga mengingatkan seluruh menteri dan pimpinan lembaga agar berani menindak tegas pegawai yang melanggar aturan.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus dibangun dengan fondasi profesionalisme dan integritas. Ia juga meminta praktik korupsi dalam birokrasi tidak diberi ruang, terutama jika menghambat pelayanan publik dan kegiatan usaha.
“Kita harus bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, yang tidak korup,” tambah Presiden Prabowo.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan DJBC diposisikan sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi. Pemerintah ingin memastikan pelayanan publik berjalan lebih bersih, cepat, dan tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
Menkeu Akan Tinjau Kinerja Pimpinan DJBC
Menanggapi instruksi langsung dari Presiden, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan terlebih dahulu melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kinerja pimpinan DJBC. Langkah ini dilakukan untuk melihat kondisi dan persoalan yang terjadi di lapangan sebelum keputusan lanjutan diambil.
Meski demikian, Purbaya menegaskan kesiapannya untuk melakukan perombakan susunan pimpinan apabila hal tersebut sudah menjadi keputusan mutlak. Ia menyatakan akan menjalankan perintah Presiden, tetapi tetap akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
“Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya enggak bisa kalau enggak ada perintah, tapi saya akan cek dulu ya,” kata Purbaya.
Pernyataan Menkeu tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap DJBC akan menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden. Fokusnya tidak hanya pada pergantian pejabat, tetapi juga pada upaya memastikan kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai benar-benar membaik.
Pembenahan Bea Cukai Dinilai Penting bagi Arus Perdagangan
Dalam aktivitas ekonomi nasional, Bea Cukai memiliki peran penting dalam mengawasi lalu lintas barang, memfasilitasi perdagangan, serta mendukung penerimaan negara. Karena itu, kualitas pelayanan DJBC menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan usaha.
Keluhan mengenai lambatnya pelayanan, pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang dinilai dapat menghambat kepercayaan pelaku usaha. Jika tidak segera dibenahi, masalah tersebut dapat memperbesar biaya ekonomi dan mengganggu arus perdagangan.
Dengan arahan langsung dari Presiden, pemerintah memberi sinyal bahwa pembenahan layanan kepabeanan dan cukai akan menjadi perhatian serius. Evaluasi Bea Cukai diharapkan dapat memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas aparatur, dan meningkatkan kepastian layanan bagi masyarakat serta dunia usaha.
Ke depan, tindak lanjut dari Menteri Keuangan akan menjadi perhatian publik, terutama terkait apakah evaluasi tersebut akan berujung pada perombakan pimpinan DJBC. Namun, pesan utama Presiden sudah jelas: pelayanan harus diperbaiki, birokrasi harus bergerak cepat, dan pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas harus siap diganti.
