JAKARTA – Pemerintah pusat tengah menggodok rencana untuk memberikan pelonggaran atau relaksasi terhadap porsi belanja pegawai Pemda yang saat ini masih banyak melampaui ambang batas regulasi. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), alokasi maksimal untuk pos belanja ini ditetapkan sebesar 30% dari total belanja APBD.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa meskipun ketentuan tersebut dijadwalkan berlaku penuh pada tahun 2027 setelah masa transisi lima tahun, kenyataan di lapangan menunjukkan mayoritas pemerintah daerah masih kesulitan menekan angka tersebut. Oleh karena itu, pemerintah akan menggunakan mekanisme UU APBN sebagai payung hukum untuk memberikan relaksasi.
Tito menegaskan para kepala daerah tidak perlu merasa cemas terhadap sanksi atau hambatan administratif akibat postur anggaran yang belum ideal tersebut. Pemerintah mengedepankan asas lex posterior derogat legi priori, di mana undang-undang yang terbit belakangan akan menjadi acuan utama dalam memberikan kepastian hukum bagi daerah.
“Kami menggunakan UU APBN, itu setara dengan UU HKPD. Undang-undang yang terakhir mengalahkan undang-undang sebelumnya. Itu artinya kepala daerah enggak usah khawatir lagi. Tenang,” ujar Tito Karnavian, Sabtu (9/5/2026).
Realita Postur APBD: Mayoritas Daerah di Atas 30 Persen
Data yang dipaparkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menunjukkan tantangan besar dalam menata belanja pegawai Pemda. Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 31 daerah atau sekitar 81,58% memiliki porsi belanja pegawai di atas 30%. Hanya 7 provinsi atau 18,42% yang sudah berhasil memenuhi standar UU HKPD.
Kondisi di tingkat kabupaten dan kota jauh lebih mengkhawatirkan. Sebanyak 390 kabupaten (93,98%) dan 92 kota (98,93%) tercatat masih mengalokasikan anggaran pegawai lebih dari 30% APBD. Di tingkat kota, tercatat hanya satu daerah atau sekitar 1,08% yang telah mencapai porsi di bawah batas maksimal tersebut.
Bima Arya menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar kepatuhan hukum, melainkan realitas postur keuangan daerah yang membutuhkan pendampingan intensif. Jika aturan dipaksakan berlaku tanpa relaksasi, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan publik dan stabilitas ekonomi di daerah.
Sinergi Tiga Menteri dan Revisi UU APBN
Untuk mengatasi kebuntuan ini, Mendagri Tito Karnavian segera melakukan rapat koordinasi dengan Menteri PANRB Rini Widyantini dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kesepakatan yang dihasilkan mencakup perpanjangan masa transisi penerapan batas maksimal belanja pegawai Pemda melalui revisi UU APBN.
Pemerintah pusat menjamin bahwa meskipun belanja pegawai di suatu daerah masih tinggi, program-program strategis untuk masyarakat akan tetap berjalan dengan dukungan fiskal dari pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan penataan sumber daya aparatur tetap selaras dengan kapasitas fiskal daerah serta kebutuhan organisasi pemerintahan.
Meskipun ada kelonggaran, Kemendagri tetap akan melakukan pengawasan ketat dan menyisir anggaran daerah agar porsi belanja pegawai perlahan mengecil. Pemda yang saat ini memiliki porsi belanja pegawai hingga 50% akan terus didorong dan didampingi untuk melakukan realokasi secara proporsional demi efisiensi fiskal yang lebih baik.
