website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Thursday, 14 May 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Pemerintah Genjot Belanja Negara Guna Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Yesaya Dapot Tua Sitompul by Yesaya Dapot Tua Sitompul
May 14, 2026
in Nasional
0 0
0
Pemerintah Genjot Belanja Negara Guna Jaga Pertumbuhan Ekonomi
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyiapkan strategi khusus dengan rencana menggenjot belanja negara guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini diambil sebagai antisipasi mengingat pada kuartal II/2026 tidak terdapat momentum hari raya keagamaan yang biasanya mendorong tingkat konsumsi masyarakat secara masif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa aktivitas belanja pemerintah telah terbukti menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026. Oleh karena itu, pada periode April hingga Juni ini, sektor belanja publik diharapkan kembali menjadi mesin penggerak roda perekonomian yang dominan.

Baca Juga: DJP Kencangkan Audit Pajak Demi Kejar Target Penerimaan 2026

Airlangga optimis bahwa kebijakan ini akan membuahkan hasil positif, terutama karena basis realisasi belanja pada tahun sebelumnya tercatat cukup rendah. Dengan memacu penyerapan anggaran, pemerintah berupaya memastikan likuiditas tetap mengalir ke tengah masyarakat di tengah minimnya faktor musiman konsumsi.

“Untuk pertumbuhan di kuartal II memang salah satu yang kita akan genjot adalah belanja pemerintah. Karena tahun lalu basis belanja pemerintah rendah, dan kuartal I kemarin belanja pemerintah menjadi penopang, dan ini juga akan menjadi penopang di kuartal II,” ujar Airlangga Hartarto, Sabtu (9/5/2026).

Menjaga Daya Beli dan Insentif Konsumsi

Selain mengandalkan belanja negara dari sisi operasional kementerian dan lembaga, pemerintah juga fokus menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal. Salah satu instrumen yang akan segera direalisasikan adalah penyaluran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadwalkan cair pada Juni mendatang.

Baca Juga: Cara Restitusi Dipercepat PPN untuk Wajib Pajak dengan Dua SK

Tak berhenti di situ, Airlangga membeberkan bahwa pemerintah tengah menggodok sejumlah skema insentif untuk mendongkrak konsumsi domestik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah subsidi untuk pembelian motor listrik. Skema kebijakan insentif ini nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum diimplementasikan.

Capaian Pertumbuhan Melampaui Ekspektasi

Meskipun strategi penguatan belanja negara telah dirancang, Menko Airlangga mengaku belum menetapkan proyeksi angka pertumbuhan ekonomi secara spesifik untuk kuartal II/2026. Fokus pemerintah saat ini adalah mempertahankan prestasi kuartal sebelumnya yang berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61%.

Angka pertumbuhan pada awal tahun tersebut dinilai sangat baik karena melampaui ekspektasi dari berbagai lembaga internasional. Airlangga menekankan bahwa laju perekonomian Indonesia saat ini merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota G-20 lainnya yang sudah merilis datanya.

“Pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G-20. Memang dari G-20 ini ada yang belum keluar, India, tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi,” pungkas Airlangga menutup keterangannya.

Sumber Terkait:

  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Yesaya Dapot Tua Sitompul

Yesaya Dapot Tua Sitompul

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Pemerintah Genjot Belanja Negara Guna Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Genjot Belanja Negara Guna Jaga Pertumbuhan Ekonomi

May 14, 2026
Tandai sebagai Tidak Valid di Coretax, Ini Risikonya

Tandai sebagai Tidak Valid di Coretax, Ini Risikonya

May 14, 2026
Permohonan Restitusi Dipercepat Ditolak? Begini Prosedur Lanjutnya

Permohonan Restitusi Dipercepat Ditolak? Begini Prosedur Lanjutnya

May 14, 2026
Pemerintah Siapkan Relaksasi Belanja Pegawai Pemda yang Melampaui Batas

Pemerintah Siapkan Relaksasi Belanja Pegawai Pemda yang Melampaui Batas

May 13, 2026

Recent News

Pemerintah Genjot Belanja Negara Guna Jaga Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Genjot Belanja Negara Guna Jaga Pertumbuhan Ekonomi

May 14, 2026
Tandai sebagai Tidak Valid di Coretax, Ini Risikonya

Tandai sebagai Tidak Valid di Coretax, Ini Risikonya

May 14, 2026
Permohonan Restitusi Dipercepat Ditolak? Begini Prosedur Lanjutnya

Permohonan Restitusi Dipercepat Ditolak? Begini Prosedur Lanjutnya

May 14, 2026
Pemerintah Siapkan Relaksasi Belanja Pegawai Pemda yang Melampaui Batas

Pemerintah Siapkan Relaksasi Belanja Pegawai Pemda yang Melampaui Batas

May 13, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version