website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Friday, 19 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Pajak tersembunyi (stealth tax) NI sebesar £520 bagi yang berpenghasilan £40.000.

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
March 13, 2026
in Internasional
0 0
0
Pajak tersembunyi (stealth tax) NI sebesar £520 bagi yang berpenghasilan £40.000.
0
SHARES
8
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

LONDON – Menteri Keuangan Inggris dituduh memberlakukan stealth tax atau pajak tersembunyi melalui perubahan batas penghasilan untuk kontribusi National Insurance (NI) yang dapat menambah beban hingga £520 per tahun bagi pekerja dengan penghasilan sekitar £40.000.

Kebijakan tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam pidato anggaran yang disampaikan Menteri Keuangan Alistair Darling. Namun, batas penghasilan untuk kontribusi NI dinaikkan sebesar £100 per minggu menjadi £770 per minggu, jauh di atas tingkat inflasi.

Analis menilai perubahan ini akan paling berdampak pada pekerja kelas menengah, terutama mereka yang tinggal di London.

Perubahan batas penghasilan National Insurance dinilai sebagai “pajak tersembunyi” yang tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Kenaikan kontribusi NI tersebut diperkirakan akan menghasilkan tambahan penerimaan hampir £2 miliar per tahun bagi Departemen Keuangan Inggris.

Baca Juga: Rencana Kenaikan Pajak BBM Inggris Akan Ditinjau Ulang akibat Konflik Iran

Kelas Menengah Paling Terdampak

Kritikus menilai kebijakan ini semakin menekan kelas menengah yang sebelumnya juga telah menghadapi berbagai kenaikan biaya hidup.

Selain kontribusi NI, pemerintah juga menaikkan pajak kendaraan dan pajak alkohol sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Darling mempertahankan kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa langkah itu diperlukan untuk menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat.

“Kita akan memasuki periode yang sulit bagi perekonomian.”


— Alistair Darling

Ia juga menjelaskan bahwa kenaikan pajak kendaraan bertujuan mendorong masyarakat memilih kendaraan yang lebih ramah lingkungan.

Di sisi lain, kenaikan pajak alkohol disebut sebagai kebijakan yang dianggap tepat setelah melalui kajian pemerintah.

Baca Juga: Awasi Pajak Sektor Pariwisata, Kanwil DJP dan Pemda Bentuk Satgas

Kritik dari Ekonom dan Oposisi

Sejumlah ekonom dan politisi oposisi menilai kebijakan tersebut sebagai langkah fiskal yang kurang transparan.

Direktur eksekutif lembaga pemikir ekonomi Centre for Economics and Business Research (CEBR) Mark Pragnell menyebut perubahan NI tersebut sebagai pajak tersembunyi yang tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat.

Menurutnya, dampak kebijakan ini akan lebih terasa di London karena banyak pekerja di wilayah tersebut memiliki penghasilan di atas £40.000 per tahun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bayangan dari Partai Konservatif George Osborne menilai pemerintah telah melakukan kesalahan ekonomi besar dengan menaikkan pajak di tengah perlambatan ekonomi.

Ia menilai kebijakan tersebut justru membebani keluarga dan pelaku usaha ketika banyak negara lain memilih menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Pemda Gencarkan Razia Kendaraan Bermotor

Tekanan Biaya Hidup Semakin Besar

Kenaikan kontribusi NI ini juga muncul bersamaan dengan berbagai tekanan biaya hidup lainnya, seperti kenaikan pajak daerah, biaya hipotek yang lebih tinggi, serta lonjakan tagihan energi.

Para pengamat menilai kombinasi kebijakan fiskal tersebut berpotensi memperberat beban ekonomi bagi rumah tangga kelas menengah di Inggris.

Sumber Terkait:

  • UK Government
  • UK Parliament
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
DPR Bahas Usulan Pagu Anggaran DJP Tahun 2027

DPR Bahas Usulan Pagu Anggaran DJP Tahun 2027

June 18, 2026
DJBC Tindak Peredaran Rokok Ilegal Rp13,28 Miliar

DJBC Tindak Peredaran Rokok Ilegal Rp13,28 Miliar

June 18, 2026
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Ketentuan Pajak UMKM

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Ketentuan Pajak UMKM

June 18, 2026
Rasio Cost of Tax Collection Turun, Kinerja DJP Makin Efisien

Rasio Cost of Tax Collection Turun, Kinerja DJP Makin Efisien

June 18, 2026

Recent News

DPR Bahas Usulan Pagu Anggaran DJP Tahun 2027

DPR Bahas Usulan Pagu Anggaran DJP Tahun 2027

June 18, 2026
DJBC Tindak Peredaran Rokok Ilegal Rp13,28 Miliar

DJBC Tindak Peredaran Rokok Ilegal Rp13,28 Miliar

June 18, 2026
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Ketentuan Pajak UMKM

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Ketentuan Pajak UMKM

June 18, 2026
Rasio Cost of Tax Collection Turun, Kinerja DJP Makin Efisien

Rasio Cost of Tax Collection Turun, Kinerja DJP Makin Efisien

June 18, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version