website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Sunday, 17 May 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Pajak Dewan Cheshire East Berpotensi Naik Hampir 10%

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
February 4, 2026
in Internasional
0 0
0
Pajak Dewan Cheshire East Berpotensi Naik Hampir 10%
0
SHARES
23
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

CHESHIRE – Warga di wilayah Dewan Cheshire East berpotensi menghadapi kenaikan pajak daerah mendekati 10% pada tahun anggaran mendatang. Pemerintah daerah setempat telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh izin menaikkan pajak di atas batas normal, bersamaan dengan permintaan dukungan keuangan luar biasa.

Dewan memperingatkan bahwa tanpa persetujuan tersebut, kondisi keuangan mereka berisiko memasuki situasi yang secara efektif setara dengan kebangkrutan. Tekanan anggaran terutama dipicu oleh meningkatnya biaya layanan sosial bagi orang dewasa dan anak-anak.

“Jika kami tidak menerima dukungan keuangan luar biasa, kami tidak dapat menyusun anggaran yang seimbang.”

— Pernyataan Dewan Cheshire East

Baca Juga: Kenaikan Pajak Kepolisian Suffolk Picu Sorotan Kesetaraan dan Dampak Sosial

Defisit Puluhan Juta Pound

Menurut pernyataan resmi, Cheshire East Council menghadapi defisit anggaran lebih dari £30 juta pada tahun depan. Untuk tahun fiskal 2026/2027, defisit diperkirakan mencapai £30,9 juta.

Dewan secara hukum wajib menetapkan anggaran tahunan. Apabila gagal melakukannya, mereka harus mengeluarkan pemberitahuan Pasal 114 (Section 114 notice), sebuah mekanisme yang menandai kondisi keuangan kritis dan memaksa penghentian sebagian besar pengeluaran.

Baca Juga: Ketentuan dan Dasar Hukum Pembatasan Layanan Publik sebagai Sanksi Administrasi

Meski pemerintah daerah di Inggris secara teknis tidak dapat bangkrut, penerbitan pemberitahuan Pasal 114 mengharuskan dewan menghentikan pengeluaran non-esensial dan menyusun anggaran baru dalam waktu 21 hari.

Apa Itu Dukungan Keuangan Luar Biasa?

Dukungan keuangan luar biasa tidak berarti pemerintah pusat memberikan tambahan dana tunai. Skema ini memungkinkan pemerintah daerah untuk meminjam dana atau mengklasifikasikan sebagian pengeluaran harian sebagai investasi jangka panjang.

Bagi Cheshire East, ini merupakan tahun ketiga berturut-turut mereka mengajukan permohonan dukungan keuangan semacam ini. Tahun lalu, permohonan kenaikan pajak dewan sebesar 9,9% juga pernah diajukan, namun tidak disetujui.

Baca Juga: Didanai Pajak, Prabowo Klaim MBG Serap 1 Juta Tenaga Kerja Nasional


Secara nasional, hanya enam dewan yang diizinkan menaikkan pajak dewan di atas batas normal 4,99% pada tahun lalu. Selain Cheshire East, Dewan Warrington yang berdekatan juga telah mengajukan permohonan dukungan keuangan luar biasa.

Pada tahun sebelumnya, sebanyak 30 dewan di Inggris ditawarkan skema dukungan keuangan luar biasa, termasuk Cheshire East, mencerminkan tekanan fiskal yang meluas di tingkat pemerintah daerah.

Sumber Terkait:

  • UK Government – Local Government Finance
  • Cheshire East Council

Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Guna Dukung Belanja Pemda, Menkeu Percepat Penyaluran TKD 2026

Guna Dukung Belanja Pemda, Menkeu Percepat Penyaluran TKD 2026

May 17, 2026
Cara Mengajukan Perpanjangan SPT Tahunan Berdasarkan Aturan Baru DJP

Cara Mengajukan Perpanjangan SPT Tahunan Berdasarkan Aturan Baru DJP

May 17, 2026
Dibiayai Pajak, Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah

Dibiayai Pajak, Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah

May 17, 2026
Terlambat Lapor SPT Masa PPN Bisa Cabut Status PKP Berisiko Rendah

Terlambat Lapor SPT Masa PPN Bisa Cabut Status PKP Berisiko Rendah

May 16, 2026

Recent News

Guna Dukung Belanja Pemda, Menkeu Percepat Penyaluran TKD 2026

Guna Dukung Belanja Pemda, Menkeu Percepat Penyaluran TKD 2026

May 17, 2026
Cara Mengajukan Perpanjangan SPT Tahunan Berdasarkan Aturan Baru DJP

Cara Mengajukan Perpanjangan SPT Tahunan Berdasarkan Aturan Baru DJP

May 17, 2026
Dibiayai Pajak, Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah

Dibiayai Pajak, Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah

May 17, 2026
Terlambat Lapor SPT Masa PPN Bisa Cabut Status PKP Berisiko Rendah

Terlambat Lapor SPT Masa PPN Bisa Cabut Status PKP Berisiko Rendah

May 16, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version