website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 17 March 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Menteri Keuangan Rachel Reeves kemungkinan akan menaikkan tarif uang tempuh (mileage rates) bagi pengemudi yang menggunakan mobil untuk bekerja.

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
March 16, 2026
in Internasional
0 0
0
Menteri Keuangan Rachel Reeves kemungkinan akan menaikkan tarif uang tempuh (mileage rates) bagi pengemudi yang menggunakan mobil untuk bekerja.
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

LONDON – Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves menyatakan pemerintah tengah meninjau kemungkinan menaikkan tarif Approved Mileage Allowance Payment (AMAP) atau tunjangan jarak tempuh bebas pajak bagi pekerja yang menggunakan mobil pribadi untuk keperluan pekerjaan.

Skema tersebut saat ini memperbolehkan karyawan mengklaim penggantian bebas pajak sebesar 45 pence per mil untuk 10.000 mil pertama, lalu 25 pence per mil untuk jarak selanjutnya. Tambahan 5 pence per mil juga dapat diklaim untuk setiap penumpang yang dibawa.

Tarif itu belum diperbarui sejak 2011, padahal biaya berkendara dinilai telah meningkat cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya menyadari bahwa biaya berkendara telah berkembang secara signifikan dan ini merupakan masalah penting bagi banyak orang yang mengajukan klaim biaya berkendara.”


— Rachel Reeves

Pernyataan itu disampaikan Reeves di House of Commons ketika menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pembaruan skema mileage rates yang telah lama dianggap tidak lagi mencerminkan biaya riil penggunaan kendaraan.

Baca Juga: Wales Dapat Mengenakan Pajak atas Lahan Terlantar untuk Mendorong Pembangunan Rumah

Tarif Lama Dinilai Sudah Tidak Relevan

Tarif 45 pence per mil seharusnya mencakup berbagai biaya operasional kendaraan seperti bahan bakar, asuransi, dan perawatan. Namun, banyak kalangan menilai nominal tersebut kini terlalu rendah dibandingkan biaya nyata yang harus ditanggung pekerja.

Rachel Reeves mengakui perubahan tarif bisa saja dilakukan dalam anggaran atau pernyataan fiskal mendatang.

Isu ini mencuat setelah kampanye serikat pekerja yang menyebut banyak pekerja layanan publik, termasuk perawat dan pekerja sosial, justru harus merogoh kocek pribadi untuk menjalankan tugasnya karena skema penggantian yang sudah usang.

Mantan menteri Partai Buruh Jim McMahon mencontohkan seorang pekerja sosial yang disebut harus mengeluarkan lebih dari £1.000 per tahun agar bisa tetap bekerja di lapangan.

Baca Juga: Telusuri Kebocoran Setoran Pajak BBM, Pemprov Bentuk Tim Gabungan

Serikat Pekerja Sebut Beban Biaya Makin Berat

Serikat pekerja Unison pada 2022 menyatakan biaya berkendara telah naik sekitar 39% dalam satu dekade sejak tarif 45 pence diperkenalkan.

Sementara itu, RAC Foundation pada 2023 menyebut pekerja yang memakai mobil pribadi untuk bekerja rata-rata bisa merugi hingga £6.000 per tahun karena tarif reimbursement yang tidak lagi sesuai dengan biaya aktual.

“Tarif yang sudah ketinggalan zaman pada dasarnya merupakan pajak terselubung yang canggung.”


— Jon Richards, Unison

Asisten Sekretaris Jenderal Unison Jon Richards menilai pembekuan tarif mileage rates selama bertahun-tahun telah memindahkan beban biaya secara tidak adil kepada para pekerja garis depan.

Menurutnya, kenaikan tarif sangat dibutuhkan agar pekerja tidak lagi secara tidak langsung mensubsidi pemberi kerja dari kantong mereka sendiri.

Baca Juga: Partai Buruh Menyerukan Penyelidikan Pajak terhadap Tice dari Reform

Pemerintah Masih Kaji Opsi Kenaikan

Dalam jawabannya, Reeves menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memang memiliki kebijakan untuk meninjau seluruh instrumen perpajakan menjelang agenda fiskal. Namun, ia memberi sinyal bahwa tarif uang tempuh menjadi salah satu isu yang akan dipantau secara khusus.

Dengan pernyataan tersebut, peluang kenaikan mileage rates kini terbuka, meskipun belum ada kepastian kapan perubahan itu akan diumumkan dan berapa besar penyesuaiannya.

Bagi jutaan pekerja yang bergantung pada mobil pribadi untuk menjalankan pekerjaannya, revisi tarif ini dinilai penting agar sistem penggantian biaya lebih adil dan sesuai dengan kondisi biaya hidup saat ini.

Sumber Terkait:

  • UK Government
  • UK Parliament
  • Unison
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Next Post
Pemprov Bagi-Bagi Insentif untuk Pemungut Pajak, Polisi Juga Dapat

Pemprov Bagi-Bagi Insentif untuk Pemungut Pajak, Polisi Juga Dapat

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

February 9, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

March 17, 2026
Industri Tekstil hingga Sepatu Dipastikan Siap Pasok Kebutuhan Lebaran

Industri Tekstil hingga Sepatu Dipastikan Siap Pasok Kebutuhan Lebaran

March 17, 2026
JK Ingatkan Risiko Jika Defisit APBN Dilonggarkan

JK Ingatkan Risiko Jika Defisit APBN Dilonggarkan

March 17, 2026
WP Lapor SPT, Setoran Pajak hingga Maret 2026 Diproyeksi Naik Lagi

WP Lapor SPT, Setoran Pajak hingga Maret 2026 Diproyeksi Naik Lagi

March 17, 2026

Recent News

Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

Meski Cuti Lebaran, Batas Waktu Upload Faktur Pajak Tetap 20 Maret

March 17, 2026
Industri Tekstil hingga Sepatu Dipastikan Siap Pasok Kebutuhan Lebaran

Industri Tekstil hingga Sepatu Dipastikan Siap Pasok Kebutuhan Lebaran

March 17, 2026
JK Ingatkan Risiko Jika Defisit APBN Dilonggarkan

JK Ingatkan Risiko Jika Defisit APBN Dilonggarkan

March 17, 2026
WP Lapor SPT, Setoran Pajak hingga Maret 2026 Diproyeksi Naik Lagi

WP Lapor SPT, Setoran Pajak hingga Maret 2026 Diproyeksi Naik Lagi

March 17, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version