JAKARTA – Pemerintah menarik dana Rp200 triliun dari rekening di Bank Indonesia (BI) untuk disalurkan ke bank-bank Himbara Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI. Langkah ini ditujukan memperkuat likuiditas agar kredit ke sektor riil mengalir lebih cepat.
“Dana Rp200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini. Pelan-pelan akan terkredit dan ekonominya bisa bergerak.”
Porsi Alokasi per Bank
Pemerintah menyalurkan dana ke lima bank pelat merah dengan komposisi sebagai berikut:
± Rp55 triliun
± Rp55 triliun
± Rp55 triliun
± Rp25 triliun
± Rp10 triliun
Porsi BSI relatif lebih kecil karena skala aset yang berbeda dibandingkan tiga bank besar lainnya. Meski begitu, BSI tetap dilibatkan mengingat jangkauan layanan hingga Provinsi Aceh.
Mekanisme: Mirip Deposit On Call
Menurut Purbaya, penempatan dana pemerintah di Himbara mirip deposit on call yang lazim di perbankan dan tanpa tenor. Artinya, sifatnya fleksibel dan dapat dikelola sesuai kebutuhan likuiditas perbankan. Ketentuannya akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
Secara prinsip, kebijakan ini memperkuat transmisi likuiditas dari pemerintah ke perbankan agar biaya dana lebih kompetitif, sehingga bank leluasa menyalurkan kredit ke sektor produktif UMKM, perumahan, dan pembiayaan rantai pasok.
Larangan Penggunaan Dana
Pemerintah mengimbau keras agar dana tersebut tidak digunakan untuk pembelian surat berharga seperti SBN atau SBI. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengalirkan dana ke sektor ekonomi riil, bukan parkir di instrumen pasar uang/surat utang.
Dampak yang Diharapkan
- Likuiditas perbankan menguat sehingga kemampuan ekspansi kredit meningkat.
- Penurunan biaya dana berpotensi menekan suku bunga kredit, terutama ke sektor produktif.
- Pemulihan ekonomi melalui peningkatan investasi, konsumsi tahan lama, dan penciptaan lapangan kerja.
Kanal & Tata Kelola
Detail teknis akan mengikuti KMK internal pemerintah. Adapun koordinasi dan pemantauan dapat merujuk kanal resmi seperti Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana, serta kepatuhan pada batasan pemanfaatan.
Pesan untuk Perbankan
Purbaya meminta Himbara segera menyiapkan pipeline pembiayaan sektor-sektor prioritas. “Mungkin bank bingung menyalurkan ke mana, tapi pelan-pelan akan terkredit. Yang penting jangan diparkir di surat berharga,” tegasnya.
