website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 17 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Menkeu Purbaya: Sistem Pajak RI Harus Ikuti Dunia

Johannes Albert by Johannes Albert
September 10, 2025
in Nasional
0 0
0
Menkeu Purbaya: Sistem Pajak RI Harus Ikuti Dunia
0
SHARES
15
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen untuk menyelaraskan kebijakan pajak Indonesia dengan struktur ekonomi nasional sekaligus sistem perpajakan global. Langkah ini dianggap penting untuk mengoptimalisasi pendapatan negara pada tahun 2026.

Pemerintah pastikan reformasi pajak selaras dengan struktur ekonomi nasional sekaligus kompatibel dengan sistem global.

“Kita mendorong agar sistem perpajakan compatible dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global.” — Purbaya Yudhi Sadewa

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025). Menurut Purbaya, konsistensi dalam reformasi pajak akan menjadi fondasi kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis penerimaan negara.

Baca Juga Defisit APBN Dijaga Ketat, Menkeu Purbaya Pastikan Utang Tak Membengkak

Reformasi Pajak dan Pendapatan Negara

Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan terus memantau efektivitas reformasi perpajakan. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih sederhana, transparan, dan terintegrasi.

Selain sektor pajak, pemerintah juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam, aset negara, serta inovasi layanan publik. Upaya ini menjadi bekal penting untuk menjaga iklim investasi dan memenuhi target pendapatan negara tahun depan.

Belanja Berkualitas dan Agenda Prioritas

APBN 2026 tidak hanya difokuskan pada penerimaan, tetapi juga pada kualitas belanja. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan delapan agenda prioritas yang harus didukung penuh oleh kebijakan fiskal.

Baca Juga Usai Dilantik, Menkeu Purbaya Janjikan Percepatan Ekonomi & Dongkrak Tax Ratio

Pembiayaan Inovatif dan Stabilitas Ekonomi

Pemerintah juga merancang skema pembiayaan inovatif yang berkelanjutan. Strateginya mencakup pengendalian utang dalam batas aman, pemanfaatan Danantara untuk akselerasi investasi, hingga penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian global.

Selain itu, koordinasi erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dinilai vital. Sinergi lintas otoritas diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Agar APBN mampu merespons dinamika ekonomi dan mendukung pembangunan, maka RAPBN akan terus dijaga sehat dan berkelanjutan.” — Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa strategi reformasi pajak, optimalisasi pendapatan, serta desain pembiayaan yang inovatif akan menjadi pilar utama keberlanjutan fiskal Indonesia di tahun 2026.

Johannes Albert

Johannes Albert

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Recent News

Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version