website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Saturday, 2 May 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Menkeu Purbaya: Sistem Pajak RI Harus Ikuti Dunia

Johannes Albert by Johannes Albert
September 10, 2025
in Nasional
0 0
0
Menkeu Purbaya: Sistem Pajak RI Harus Ikuti Dunia
0
SHARES
11
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen untuk menyelaraskan kebijakan pajak Indonesia dengan struktur ekonomi nasional sekaligus sistem perpajakan global. Langkah ini dianggap penting untuk mengoptimalisasi pendapatan negara pada tahun 2026.

Pemerintah pastikan reformasi pajak selaras dengan struktur ekonomi nasional sekaligus kompatibel dengan sistem global.

“Kita mendorong agar sistem perpajakan compatible dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global.” — Purbaya Yudhi Sadewa

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (10/9/2025). Menurut Purbaya, konsistensi dalam reformasi pajak akan menjadi fondasi kuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis penerimaan negara.

Baca Juga Defisit APBN Dijaga Ketat, Menkeu Purbaya Pastikan Utang Tak Membengkak

Reformasi Pajak dan Pendapatan Negara

Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan terus memantau efektivitas reformasi perpajakan. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang lebih sederhana, transparan, dan terintegrasi.

Selain sektor pajak, pemerintah juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam, aset negara, serta inovasi layanan publik. Upaya ini menjadi bekal penting untuk menjaga iklim investasi dan memenuhi target pendapatan negara tahun depan.

Belanja Berkualitas dan Agenda Prioritas

APBN 2026 tidak hanya difokuskan pada penerimaan, tetapi juga pada kualitas belanja. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan delapan agenda prioritas yang harus didukung penuh oleh kebijakan fiskal.

Baca Juga Usai Dilantik, Menkeu Purbaya Janjikan Percepatan Ekonomi & Dongkrak Tax Ratio

Pembiayaan Inovatif dan Stabilitas Ekonomi

Pemerintah juga merancang skema pembiayaan inovatif yang berkelanjutan. Strateginya mencakup pengendalian utang dalam batas aman, pemanfaatan Danantara untuk akselerasi investasi, hingga penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian global.

Selain itu, koordinasi erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dinilai vital. Sinergi lintas otoritas diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Agar APBN mampu merespons dinamika ekonomi dan mendukung pembangunan, maka RAPBN akan terus dijaga sehat dan berkelanjutan.” — Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa strategi reformasi pajak, optimalisasi pendapatan, serta desain pembiayaan yang inovatif akan menjadi pilar utama keberlanjutan fiskal Indonesia di tahun 2026.

Johannes Albert

Johannes Albert

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Kejar Penunggak Pajak, Pemprov Riau Bentuk Tim Gabungan Bersama Forkopimda

Kejar Penunggak Pajak, Pemprov Riau Bentuk Tim Gabungan Bersama Forkopimda

May 2, 2026
Bupot Hilang di Dokumen Saya? Ini Lokasi Barunya di Sistem Coretax

Telat Lapor SPT Pajak Pribadi via Coretax? Pahami Aturan dan Sanksinya

May 1, 2026
Cek Kotak Masuk Anda! DJP Sebar 3,9 Juta Email ‘Peringatan’ Lapor SPT Tahunan

Banjir 4.000 Permohonan, DJP Akhirnya Beri Relaksasi Pajak Badan

May 1, 2026
Aturan Tegas DJP: SPT Lebih Bayar Tak Bisa Diikhlaskan!

Aturan Baru Pajak: Batas Restitusi PPN Dipercepat PKP Dipangkas Jadi Rp1 Miliar

May 1, 2026

Recent News

Kejar Penunggak Pajak, Pemprov Riau Bentuk Tim Gabungan Bersama Forkopimda

Kejar Penunggak Pajak, Pemprov Riau Bentuk Tim Gabungan Bersama Forkopimda

May 2, 2026
Bupot Hilang di Dokumen Saya? Ini Lokasi Barunya di Sistem Coretax

Telat Lapor SPT Pajak Pribadi via Coretax? Pahami Aturan dan Sanksinya

May 1, 2026
Cek Kotak Masuk Anda! DJP Sebar 3,9 Juta Email ‘Peringatan’ Lapor SPT Tahunan

Banjir 4.000 Permohonan, DJP Akhirnya Beri Relaksasi Pajak Badan

May 1, 2026
Aturan Tegas DJP: SPT Lebih Bayar Tak Bisa Diikhlaskan!

Aturan Baru Pajak: Batas Restitusi PPN Dipercepat PKP Dipangkas Jadi Rp1 Miliar

May 1, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version