Irlandia Turunkan PPN Apartemen Jadi 9%, Dorong Pembangunan Hunian Terjangkau

DUBLIN, PajakNow – Pemerintah Irlandia resmi menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan apartemen yang telah selesai dibangun dari 13,5% menjadi 9%. Kebijakan ini berlaku hingga Desember 2030 dan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Paschal Donohoe saat membacakan APBN 2026.”Pengurangan tarif PPN akan membantu mengatasi kesenjangan kelayakan dalam pembangunan apartemen,” ujar Donohoe, dikutip Sabtu (11/10/2025).

“Pemangkasan tarif PPN menjadi bagian dari strategi sosial untuk memperbanyak hunian terjangkau bagi masyarakat Irlandia.”

Donohoe menegaskan kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pembangunan apartemen baru dan menekan harga jual agar lebih terjangkau, seiring meningkatnya kepadatan penduduk di wilayah perkotaan.

Baca Juga :Negara Bagian Jerman Tuntut Penangguhan Pajak Minimum Global.

Sebagai tambahan insentif, pemerintah juga memberikan pembebasan PPh badan atas keuntungan sewa yang dihasilkan dari rumah-rumah yang termasuk dalam Skema Sewa Biaya. Selain itu, ada pengurangan PPh badan yang diperluas untuk biaya pembangunan apartemen baru dan pengubahan bangunan non-perumahan menjadi apartemen.

Kebijakan fiskal ini berlaku untuk proyek yang mendapat izin pembangunan antara 8 Oktober 2025 hingga 31 Desember 2030. Dengan langkah ini, pemerintah berharap sektor properti bisa kembali bergairah.

Baca juga: Thailand Akhirnya Siap Pungut Pajak Turis Rp153 Ribu

Namun, kebijakan ini mendapat kritik dari pihak oposisi. Juru bicara perumahan Partai Sosial Demokrat, Rory Hearne, menyebut penurunan tarif PPN tidak otomatis membuat harga apartemen lebih murah bagi masyarakat.

Risikonya, keuntungan dari penurunan PPN justru dinikmati pengembang, bukan pembeli apartemen,” tegas Hearne, dikutip dari laporan rte.ie.

Meski begitu, tarif PPN Irlandia kini menjadi salah satu yang terendah di antara 27 negara anggota Uni Eropa, jauh di bawah rata-rata PPN kawasan sebesar 20%. Pemerintah yakin kebijakan ini akan mempercepat pembangunan hunian dan mengurangi krisis perumahan nasional.

Exit mobile version