JAKARTA – Pemerintah memproyeksikan nilai belanja perpajakan 2027 mengalami peningkatan tajam sebesar 9,6 persen menjadi Rp632 triliun, naik signifikan dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp576,4 triliun. Lonjakan alokasi insentif dan fasilitas fiskal nasional ini memicu sorotan tajam serta imbauan evaluasi mendalam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Merespons proyeksi kenaikan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh. Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan bahwa pemberian berbagai fasilitas perpajakan oleh negara tidak terbuang sia-sia dan benar-benar memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat luas.
“Belanja perpajakan yang mencapai Rp632 triliun harus dievaluasi dan diarahkan hanya pada yang memiliki nilai tambah yang nyata dan terukur,” ujar Budi Sulistyono dalam rapat paripurna DPR, Selasa (18/8/2026).
Budi menekankan bahwa fasilitas seperti pembebasan maupun pengurangan pajak harus berorientasi pada hasil yang nyata. Kriteria penerima insentif pajak sejatinya diprioritaskan bagi entitas bisnis atau perusahaan yang membawa alih teknologi dan pengetahuan baru ke Indonesia, serta investor dan pabrik yang membuka lapangan kerja secara luas bagi masyarakat.
Selain penyerapan tenaga kerja, ia juga mengusulkan agar dorongan insentif diarahkan pada kegiatan usaha berbasis lingkungan hidup serta percepatan produksi barang di dalam negeri. Kebijakan fasilitas pajak harus dipastikan memiliki indikator Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang jelas, transfer teknologi, perlindungan lingkungan, serta mampu memberi nilai tambah bagi rakyat.
Perspektif Insentif Fiskal dan Penguatan Ekonomi Nasional
Di sisi lain, Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Gerindra, Kamrussamad, memberikan sudut pandang positif terkait tren lonjakan fasilitas fiskal tersebut. Menurutnya, pemberian fasilitas perpajakan tidak semata-mata mengurangi penerimaan kas negara, melainkan instrumen strategis untuk mendukung pencapaian tujuan ekonomi dan sosial.
Kamrussamad memaparkan bahwa arah kebijakan insentif perpajakan pada tahun 2027 dirancang untuk mencapai berbagai sasaran vital. Di antaranya adalah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat iklim investasi nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam negeri, serta menopang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Hal itu sejalan dengan fungsi perpajakan, jadi penguatan ekonomi nasional akan didukung oleh peran strategis [pemberian fasilitas perpajakan],” kata Kamrussamad.
Dominasi PPN dan PPh dalam Rincian RAPBN 2027
Berdasarkan dokumen Nota Keuangan RAPBN 2027, lonjakan proyeksi nilai belanja perpajakan menjadi Rp632 triliun mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi nasional. Angka ini turut dipengaruhi oleh perluasan basis pajak, arah kebijakan pajak pemerintah, serta tingkat pemanfaatan insentif oleh masyarakat dan para pelaku usaha.
Apabila diperinci berdasarkan jenis pajaknya, sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih mendominasi porsi terbesar. Nilai belanja PPN pada tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp413 triliun, atau berkontribusi sebesar 65,3 persen dari total keseluruhan alokasi belanja perpajakan.
Sementara itu, porsi belanja untuk jenis Pajak Penghasilan (PPh) diproyeksikan menempati posisi kedua dengan nilai mencapai Rp184,6 triliun. Jumlah tersebut menyumbang sekitar 29,2 persen dari total alokasi belanja insentif fiskal pemerintah pada tahun mendatang.
