PARIS – Otoritas pajak Prancis menghadapi insiden keamanan digital besar setelah data wajib pajak Prancis milik sedikitnya 678.000 individu dan akun profesional dicuri dalam serangan terhadap sistem komputer administrasi perpajakan negara tersebut.
Ditjen Keuangan Publik Prancis atau General Direction of Public Finance (DGFiP) mengungkapkan terdapat dua serangan siber yang menargetkan sistem komputernya pada Juni dan Juli 2026.
Data yang terdampak tidak hanya mencakup identitas wajib pajak, tetapi juga informasi yang berkaitan dengan penghasilan dan tarif pajak yang dibayarkan.
“Data yang dicuri antara lain nama, data penghasilan, serta tarif pajak yang dibayarkan,” bunyi keterangan DGFiP, dikutip pada Senin (17/8/2026).
Dua Serangan Terjadi pada Juni dan Juli 2026
Serangan pertama terjadi pada Juni 2026. Dalam insiden tersebut, hacker disebut berhasil mencuri data sedikitnya 678.000 individu dan akun profesional yang tersimpan dalam sistem administrasi perpajakan Prancis.
Serangan berikutnya terjadi pada Juli 2026. Kali ini, sasaran peretasan adalah data sekitar 200.000 akun yang berada dalam administrasi pertanahan.
Dengan dua insiden dalam rentang waktu yang berdekatan, otoritas Prancis kini masih berupaya memastikan skala kerusakan serta jenis data yang benar-benar telah diambil oleh pelaku.
Identitas Pegawai dan Pihak Berwenang Diambil Alih
Menurut DGFiP, serangan dilakukan melalui pengambilalihan identitas seorang pegawai DGFiP serta pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk mengakses sistem.
Setelah insiden teridentifikasi, DGFiP langsung menangguhkan akses terhadap seluruh akun yang digunakan dalam serangan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan awal untuk membatasi potensi akses lanjutan ke dalam sistem.
Investigasi masih berlangsung untuk menentukan secara tepat sifat data yang dicuri, volume informasi yang telah diakses, serta jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdampak.
DGFiP masih menginvestigasi secara rinci sifat dan volume data yang dicuri serta jumlah wajib pajak yang terkena dampak dari kedua serangan tersebut.
Pemerintah Prancis Gelar Pertemuan Darurat
Skala insiden tersebut mendorong pemerintah Prancis mengambil langkah lebih lanjut. Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu dilaporkan mengadakan pertemuan darurat bersama unit manajemen krisis menyusul serangan siber besar yang menargetkan otoritas pajak.
Insiden tersebut juga memicu perdebatan yang lebih luas mengenai protokol keamanan siber dalam sistem administrasi publik Prancis.
Perhatian tidak lagi hanya tertuju pada keamanan sistem perpajakan, tetapi juga pada ketahanan infrastruktur digital pemerintah dalam melindungi informasi sensitif milik masyarakat.
Kelompok Zerobytes Klaim Bertanggung Jawab
Kelompok hacker bernama Zerobytes sebelumnya mengeklaim bertanggung jawab atas dua serangan yang menargetkan sistem DGFiP.
Melalui sebuah forum di dark web, kelompok tersebut mengaku memperoleh data dari 250.000 akun pertanahan yang mencakup sekitar 2 juta pemilik tanah dan properti.
Klaim tersebut lebih besar dibandingkan jumlah sekitar 200.000 akun administrasi pertanahan yang disebut menjadi sasaran dalam serangan pada Juli 2026. Investigasi otoritas masih berlangsung untuk memastikan secara tepat volume data yang benar-benar dicuri.
Zerobytes juga mengeklaim berhasil memperoleh akses ke virtual private network atau VPN yang digunakan oleh pejabat pajak Prancis. VPN merupakan jaringan privat yang digunakan untuk memberikan akses aman ke sistem internal melalui jaringan lain.
Kelompok tersebut diketahui pernah dikaitkan dengan sejumlah serangan siber terhadap sistem komputer pemerintah Prancis.
Bukan Serangan Siber Besar Pertama pada 2026
Serangan terhadap DGFiP bukan satu-satunya insiden keamanan digital berskala besar yang dialami lembaga pemerintah Prancis sepanjang 2026.
Pada April 2026, Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), badan yang menangani permohonan dokumen identitas di Prancis, juga menjadi sasaran serangan siber besar.
Serangan terhadap ANTS tersebut berdampak terhadap data hampir 12 juta individu dan tenaga profesional.
Insiden lain juga terjadi pada Februari 2026. Kementerian Keuangan Prancis ketika itu mengungkapkan adanya pembobolan sistem komputer dalam skala besar yang mengakibatkan data sekitar 1,2 juta rekening bank dicuri.
Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bahwa isu perlindungan data pemerintahan menjadi perhatian besar di Prancis pada tahun ini. Dalam kasus terbaru, otoritas masih berupaya mengidentifikasi secara rinci dampak pencurian data wajib pajak Prancis serta memastikan jumlah pihak yang benar-benar terkena dampak.
