JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro meminta Kementerian Keuangan memperkuat integrasi data fiskal dengan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya untuk mempersempit ruang penghindaran kewajiban terhadap negara.
Integrasi tersebut dinilai perlu mencakup berbagai basis data yang berkaitan dengan peramalan makro, perpajakan, kepabeanan, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menurut Fauzi, penguatan basis data dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai potensi penerimaan negara sekaligus mengidentifikasi celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran fiskal.
“Kami meminta Kementerian Keuangan lewat ditjen-ditjen untuk memperkuat integrasi basis data peramalan makro, perpajakan, kepabeanan, dan PNBP guna menutup ruang penghindaran kewajiban fiskal,” ujar Fauzi, dikutip pada Sabtu (12/9/2026).
Integrasi Data Dinilai Bisa Tutup Celah Kewajiban Fiskal
Fauzi menilai integrasi informasi diperlukan karena kewajiban fiskal tidak hanya berkaitan dengan perpajakan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kepabeanan serta PNBP sebagai bagian dari sumber penerimaan negara.
Dengan data yang terhubung antarsektor, ruang yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menghindari kewajibannya diharapkan dapat semakin dipersempit.
Dalam konteks tersebut, integrasi data fiskal diperlukan agar pemerintah tidak melihat informasi mengenai penerimaan secara terpisah-pisah.
Basis data yang lebih terintegrasi juga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai potensi penerimaan sekaligus membantu mengidentifikasi area yang berisiko menimbulkan kebocoran fiskal.
Peramalan Makro hingga PNBP Perlu Terhubung
Dalam usulannya, Fauzi secara khusus menyinggung penguatan integrasi basis data pada empat area, yakni peramalan makro, perpajakan, kepabeanan, serta PNBP.
Keempat area tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah membaca kondisi penerimaan dan kebutuhan pengelolaan fiskal secara lebih menyeluruh.
Data yang terintegrasi dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai potensi penerimaan negara. Pada saat bersamaan, pemerintah juga dapat melihat celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban fiskal.
Penguatan sistem data tersebut menjadi penting ketika pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas penerimaan tanpa hanya mengandalkan kebijakan yang menambah beban kepada masyarakat.
Koordinasi Lintas Sektor Juga Harus Diperkuat
Fauzi mengingatkan bahwa integrasi data saja belum cukup. Menurutnya, langkah tersebut perlu dibarengi dengan penguatan koordinasi dan sinkronisasi antarsektor.
Koordinasi diperlukan agar kebijakan mengenai penerimaan negara tidak berjalan secara sendiri-sendiri di setiap kementerian atau lembaga, tetapi dapat saling mendukung.
“Yang paling penting itu penguatan dan sinkronisasi lintas sektoral,” kata Fauzi.
Sinkronisasi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme pengawasan penerimaan yang lebih menyeluruh. Sebab, data yang tersedia pada satu instansi dapat berkaitan dengan informasi yang dikelola oleh instansi lainnya.
Karena itu, penguatan integrasi data fiskal perlu berjalan seiring dengan koordinasi antarkementerian dan lembaga agar kebijakan penerimaan dapat saling melengkapi.
Kebutuhan Penerimaan Membuat Integrasi Makin Penting
Dorongan penguatan data tersebut dinilai semakin penting mengingat pemerintah saat ini membutuhkan lebih banyak penerimaan untuk memastikan pengelolaan fiskal dapat berjalan secara efektif.
Dengan informasi yang lebih lengkap, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber penerimaan yang sudah tersedia sekaligus mempersempit celah penghindaran kewajiban pajak, kepabeanan, maupun PNBP.
Penguatan penerimaan melalui basis data juga memungkinkan pemerintah melihat potensi penerimaan secara lebih terukur dibandingkan hanya mengandalkan penyesuaian beban kepada masyarakat.
Fauzi menilai pendekatan tersebut perlu menjadi perhatian ketika pemerintah berupaya menjaga penerimaan negara sekaligus mempertahankan efektivitas pengelolaan fiskal.
Optimalisasi Penerimaan Jangan Tambah Beban Masyarakat
Meski pemerintah membutuhkan penerimaan yang lebih besar, Fauzi meminta upaya optimalisasi tetap dilakukan secara terukur.
Menurutnya, peningkatan penerimaan tidak semestinya semata-mata bertumpu pada langkah yang berpotensi menambah beban masyarakat.
“Optimalisasi penerimaan pun dapat dilakukan secara lebih terukur tanpa semata-mata mengandalkan peningkatan beban kepada masyarakat,” ujar Fauzi.
Penguatan data dan sinkronisasi lintas sektor menjadi salah satu pendekatan yang didorong DPR agar potensi penerimaan dapat digali dengan lebih efektif.
Dengan data peramalan makro, perpajakan, kepabeanan, serta PNBP yang semakin terhubung, pemerintah diharapkan memiliki dasar informasi yang lebih kuat untuk mengawasi pemenuhan kewajiban fiskal.
Integrasi Data Jadi Bagian Penguatan Pengawasan Fiskal
Dorongan DPR tersebut pada akhirnya menempatkan penguatan data sebagai bagian penting dalam pengelolaan penerimaan negara.
Integrasi antarsistem dan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui potensi penerimaan dengan lebih baik sekaligus mempersempit ruang terjadinya penghindaran kewajiban fiskal.
Langkah tersebut juga diharapkan memungkinkan optimalisasi penerimaan dilakukan secara lebih terukur tanpa hanya mengandalkan kebijakan yang meningkatkan beban kepada masyarakat.