website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 10 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Regional

Atasi Tunggakan, Gubernur Dedi Mulyadi Usulkan Subsidi PNBP Balik Nama Kendaraan di Jawa Barat

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
April 16, 2026
in Regional
0 0
0
Atasi Tunggakan, Gubernur Dedi Mulyadi Usulkan Subsidi PNBP Balik Nama Kendaraan di Jawa Barat
0
SHARES
19
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan rencana strategis untuk memberikan subsidi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi masyarakat yang melakukan proses balik nama kendaraan bermotor. Langkah ini diambil sebagai solusi untuk menghapus hambatan biaya bagi pemilik kendaraan bekas yang ingin melegalkan dokumen kepemilikannya.

Meskipun saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah tidak lagi memungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kendaraan bekas, masyarakat masih dibebani oleh biaya PNBP. Dedi menilai subsidi pada sektor PNBP ini akan menjadi stimulus efektif agar masyarakat lebih rutin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya.

Baca Juga: Perkuat Pengawasan, Kantor Pajak dan BPS Rekonsiliasi Data Usaha

Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Subsidi Administrasi PNBP

Dalam inspeksi mendadak di Kantor Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung, Dedi Mulyadi menekankan bahwa daripada membiarkan tunggakan pajak terus membengkak (macet), lebih baik pemerintah daerah mengalokasikan subsidi untuk PNBP balik nama. Ia meyakini bahwa sekali kendaraan tersebut atas nama pemilik yang sah, mereka akan memiliki motivasi lebih tinggi untuk membayar pajak tahunan secara rutin.

“Menyubsidi PNBP sekarang, tapi kan periode berikutnya mereka bayar rutin tiap tahun. Daripada macet, disubsidi saja PNBP-nya. Yang penting PKB kedorong, jangan sampai rugi selamanya,” ujar Dedi saat berdialog dengan jajarannya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa implementasi ini harus tetap merujuk pada ketentuan keuangan daerah yang berlaku.

“PNBP disubsidi dulu oleh kita agar besoknya lancar. Bikin pengumuman, yang mau balik nama mutasi dan sebagainya, pemerintah memberikan subsidi.”

— Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat

Ketentuan BBNKB dan Implementasi UU HKPD di Jawa Barat

Sebagai informasi tambahan, penghapusan BBNKB untuk kendaraan bekas di Jawa Barat mengacu pada UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Berdasarkan aturan tersebut, kendaraan bekas (penyerahan kedua dan seterusnya) sudah tidak lagi dikategorikan sebagai objek pajak BBNKB sejak awal tahun 2025.

Poin-poin utama dari kebijakan ini meliputi:

  • BBNKB I: Hanya dikenakan pada penyerahan pertama atau kendaraan baru dari dealer.
  • Kendaraan Bekas: Bukan lagi objek pajak BBNKB, namun tetap memiliki kewajiban biaya PNBP kepada negara.
  • Tujuan Subsidi: Mempercepat validasi data pemilik kendaraan dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor PKB tahunan.

Baca Juga: Starmer Diserukan Perpanjang Pemotongan Pajak Bahan Bakar

Dedi berharap kebijakan subsidi ini segera dapat diumumkan secara resmi setelah koordinasi teknis selesai dilakukan. Hal ini diharapkan menjadi momentum bagi warga Jawa Barat untuk segera melegalkan dokumen kendaraan mereka tanpa harus terbebani biaya administrasi balik nama yang besar.

Baca Juga: Partai Konservatif Janji Hapus Pajak Karbon Sektor Industri

Sumber Terkait:

  • Bapenda Jawa Barat
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

12
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

8
Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

November 10, 2026
Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

November 10, 2026
DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

November 10, 2026
Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

November 10, 2026

Recent News

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

Pembetulan SPT Lewat Coretax, Begini Dampaknya terhadap Restitusi dan Kompensasi Pajak

November 10, 2026
Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

November 10, 2026
DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

November 10, 2026
Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

November 10, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version