Baru Menjabat, Presiden Bolivia Siap Hapus 4 Jenis Pajak Ini

SUCRE – Presiden Bolivia yang baru dilantik, Rodrigo Paz, langsung mengumumkan rencana besar di bidang fiskal. Pemerintahannya berencana menghapus empat jenis pajak yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Empat pajak yang akan dihapus meliputi pajak kekayaan (wealth tax), pajak transaksi keuangan, serta dua jenis pajak perjudian.

“Pajak-pajak ini membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih mahal, tetapi hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap penerimaan negara.”

— Presiden Bolivia Rodrigo Paz

Paz menegaskan penghapusan pajak tersebut akan menjadi langkah awal reformasi ekonomi guna mengurai berbagai hambatan struktural yang selama ini membebani sektor produktif.

Pajak Transaksi Dinilai Hambat Akses Perbankan

Di Bolivia, pajak transaksi keuangan pertama kali diperkenalkan pada 2004 dan telah beberapa kali diperpanjang masa berlakunya. Pajak ini dikenakan dengan tarif 0,3% atas transaksi tertentu.

Menurut Paz, kebijakan tersebut justru menghambat masyarakat mengakses sistem perbankan formal, karena meningkatkan biaya transaksi keuangan.

“Pajak ini membuat warga enggan masuk ke sistem keuangan resmi,” ujar Paz dalam pernyataan resminya.

Pajak Kekayaan Dinilai Tidak Efektif

Sementara itu, pajak kekayaan di Bolivia mulai diberlakukan pada 2020. Pajak ini menyasar penduduk dengan aset di atas BOB30 juta atau sekitar Rp72,32 miliar.

Kebijakan tersebut juga berlaku bagi warga negara asing yang memiliki aset dengan nilai serupa dan berlokasi di Bolivia.

Tarif pajak kekayaan ditetapkan bertingkat, yakni 1,4% hingga 2,4%. Tarif tertinggi dikenakan untuk kepemilikan aset di atas BOB50 juta atau sekitar Rp120,36 miliar.

Pemerintah Bolivia menilai pajak kekayaan dan pajak perjudian tidak memberikan manfaat fiskal yang sebanding dengan dampaknya terhadap iklim usaha.

Menurut laporan Tax Notes International, Paz menegaskan penghapusan pajak akan diimbangi dengan penghematan belanja negara hingga 30% serta upaya menurunkan defisit anggaran yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya.


Exit mobile version