WALES – Aturan pajak kontroversial bagi pemilik akomodasi liburan mandiri di Wales kemungkinan besar akan diubah. Pemerintah Wales tengah mengajukan usulan baru yang dinilai lebih fleksibel, setelah aturan ketat yang berlaku sejak 2023 menuai banyak kritik.
Sejak tahun 2023, properti sewa mandiri wajib tersedia selama 252 hari dan benar-benar disewakan minimal 182 hari setiap tahun agar tetap membayar non-domestic rates (pajak usaha) alih-alih tarif council tax yang lebih tinggi. Namun, pemerintah kini mengusulkan sistem rata-rata 182 hari sewa dalam beberapa tahun, bukan hitungan tahunan yang kaku.
“Kami mendengarkan masukan dari masyarakat dan pelaku usaha. Usulan perubahan ini merupakan penyesuaian kecil yang bertujuan meringankan beban,” kata Sekretaris Kabinet Keuangan dan Bahasa Wales, Mark Drakeford.
Baca Juga: IHF Desak Pemerintah Irlandia Turunkan PPN Salon Jadi 9%
Namun, usulan tersebut langsung menuai kritik. Masyarakat bahasa Wales Cymdeithas yr Iaith menilai pemerintah seharusnya fokus pada krisis perumahan, bukan melonggarkan aturan baru. Sementara Asosiasi Profesional Pengelola Homestay (Pasc) menyebut revisi itu hanya “gestur simbolis” yang tidak menyentuh akar masalah industri pariwisata.
Politisi oposisi juga angkat bicara. Konservatif Wales, Gareth Davies, menyebut aturan 182 hari telah “merusak industri pariwisata” dan berjanji akan menurunkan ambang batas menjadi 105 hari jika partainya berkuasa. Sementara Plaid Cymru menyambut baik fleksibilitas baru, meski tetap menilai ambang batas 182 hari menjadi sumber kecemasan bagi bisnis kecil di pedesaan.
“Sekadar mengutak-atik aturan tidak akan membantu bisnis yang tengah kesulitan. Yang dibutuhkan adalah penurunan batas ambang yang signifikan,” ujar Gareth Davies.
Aturan lama di Inggris sebelumnya hanya mewajibkan 140 hari tersedia dan 70 hari benar-benar disewa. Tetapi Wales memilih standar jauh lebih tinggi, sehingga banyak properti berpotensi dianggap rumah kedua dan terkena council tax premium. Menurut data, 40% homestay di Wales gagal memenuhi ambang batas sejak 2023.
Dalam usulan baru, hingga 14 hari sewa gratis untuk amal dapat dihitung menuju target 182 hari. Konsultasi publik akan dibuka hingga 20 November 2025, dan jika disetujui, perubahan akan berlaku mulai 1 April 2026.
Baca Juga: Malta Naikkan Tarif Pajak Efektif Jadi 15% untuk Multinasional
Kritik keras juga datang dari Asosiasi Pariwisata Wales. Mereka menilai banyak operator terpaksa memberikan diskon besar hanya untuk memenuhi 182 hari, sesuatu yang “tidak berkelanjutan”. Sejumlah pemilik homestay bahkan menerima tagihan council tax dan premi rumah kedua hingga puluhan ribu pound secara retroaktif.
“Industri pariwisata kehilangan lebih dari seperempat pengunjung menginap sejak aturan ini diterapkan. Pemilik usaha bekerja lebih keras hanya untuk bertahan, dengan 85% terpaksa memberi diskon,” ungkap Direktur Pasc UK Cymru, Nicky Williamson.
Baca Juga: Denmark Pangkas Pajak Listrik Hampir Nol untuk Ringankan Ekonomi
Di sisi lain, ada pula kisah personal yang menggambarkan dampak aturan ini. Wendy Kennedy, pemilik homestay di Gower Peninsula, Swansea, mengaku mulai kehilangan semangat. Meski awalnya usaha ini menjadi petualangan menyenangkan, kini ia merasa terus dihantui kemungkinan gagal memenuhi aturan 182 hari.
“Kami suka menerima tamu, tapi di balik itu ada tekanan besar. Jika gagal, kami bisa dianggap rumah kedua dan terkena pajak mahal,” ungkap Wendy.
Dengan berbagai kritik yang muncul, konsultasi publik akan menjadi ujian penting. Apakah pemerintah Wales akan benar-benar meringankan beban usaha pariwisata atau tetap mempertahankan standar tinggi yang memicu keresahan, masih harus ditunggu hingga keputusan final di Senedd.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai sistem perpajakan di Inggris dan Wales, masyarakat dapat mengakses situs resmi Pemerintah Inggris (Gov.UK).
