JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan regulasi mutakhir guna memperkuat kedalaman pasar keuangan dan menarik minat para pemodal kakap. Melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU 4/2026), negara secara resmi memberikan jaminan perlindungan hukum eksklusif serta imunitas perpajakan yang sangat kuat bagi para investor yang menempatkan modalnya pada instrumen surat utang khusus yang dirilis oleh Danantara.
Regulasi baru ini merupakan produk hukum atas Perubahan Kedua UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Bersandarkan pada ketentuan hasil amendemen krusial tersebut, institusi Danantara kini memegang otoritas penuh untuk menerbitkan produk obligasi atau surat utang, baik yang bersifat umum maupun yang berkategori khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond.
Perlindungan Yudisial dan Larangan Penggunaan Alat Bukti Fiskal
Landasan hukum mengenai pemberian eksklusivitas instrumen investasi ini tertuang secara gamblang di dalam ketentuan Pasal 50A ayat (5) UU 4/2026. Dalam pasal tersebut, negara secara tegas menjamin sekaligus membentengi setiap aktivitas pembelian instrumen surat utang khusus dari berbagai risiko penuntutan hukum di masa mendatang.
Fasilitas jaminan perlindungan tersebut mencakup kekebalan penuh dari penuntutan secara hukum pidana umum, hukum pidana khusus—termasuk di dalamnya tindak pidana perpajakan—hingga jaminan perlindungan dari segala bentuk gugatan secara hukum perdata. Kebijakan ini dihadirkan guna memberikan ketenangan serta kepastian hukum yang paripurna bagi pemilik modal domestik maupun global.
Berdasarkan Pasal 50A ayat (5) UU 4/2026, negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata. Selain itu, data dan informasi dari pembelian instrumen surat utang khusus tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan.
Lebih jauh lagi, regulasi ini menutup rapat segala potensi pemanfaatan data investasi untuk keperluan pemeriksaan hukum atau audit perpajakan. Seluruh rekam data dan informasi yang lahir dari aktivitas transaksi pembelian aset tersebut ditegaskan secara sah tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak baru ataupun dijadikan sebagai instrumen alat bukti di dalam proses persidangan di pengadilan.
Hak Eksklusif Alumnus Tax Amnesty dan Syarat Mutlak Pasar Primer
Kebijakan strategis ini juga diformulasikan untuk merangkul para pelaku usaha dan wajib pajak yang sebelumnya telah menunjukkan komitmen kepatuhan dalam program rekonsiliasi aset nasional. Berdasarkan Pasal 50A ayat (9) UU 4/2026, jajaran investor yang berhak menerima fasilitas perlindungan atas pembelian instrumen surat utang khusus Danantara ini mencakup pula wajib pajak yang tercatat telah mengikuti program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) jilid I maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang akrab dikenal sebagai *Tax Amnesty* jilid II.
“Investor sebagaimana dimaksud termasuk wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan pengungkapan sukarela wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi ketetapan Pasal 50A ayat (9) UU 4/2026.
Kendati menawarkan hak kekebalan yang sangat masif, perlindungan hukum eksklusif serta pembebasan dari tuntutan pajak ini tidak diberikan secara bebas tanpa batasan. UU 4/2026 dengan sangat ketat dan tegas mensyaratkan satu kondisi utama, yakni jaminan perlindungan negara tersebut hanya berlaku secara sah atas transaksi pembelian surat utang khusus yang dilakukan oleh investor langsung di pasar primer saja. Kebijakan pembatasan ini ditempuh untuk memastikan bahwa aliran likuiditas dana segar dari investor bergerak lurus ke hulu pembiayaan pembangunan negara melalui instrumen resmi Danantara.
