HANOI – Pemerintah Vietnam merancang paket stimulus fiskal berskala luas dengan menyiapkan skema pemotongan pajak sebesar 30 persen bagi pelaku usaha rumah tangga, perorangan, dan entitas usaha mikro. Langkah strategis yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) ini digulirkan oleh Kementerian Keuangan setempat guna membentengi sektor usaha kecil dari tekanan lesunya daya beli konsumen serta lonjakan biaya operasional.
Kebijakan pemangkasan beban PPh Orang Pribadi maupun PPh Badan sebesar 30 persen ini dirancang untuk berlaku pada tahun pajak 2026 dan 2027. Fasilitas pemotongan pajak ini menyasar para pelaku usaha dengan batas omzet tahunan hingga VND10 miliar atau sekitar Rp6,81 miliar.
Pemerintah meyakini bahwa dengan memberikan keringanan beban fiskal, para pelaku usaha skala kecil akan memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik untuk bertahan dan melakukan ekspansi di tengah ketidakpastian pasar global.
“Pengurangan pajak dapat memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mempertahankan penghasilan, melakukan investasi kembali, mengembangkan usaha, serta memperkuat permodalan.”
— Kementerian Keuangan Vietnam
Tantangan Biaya Operasional dan Proyeksi Dampak APBN
Otoritas merinci bahwa kriteria penerima insentif difokuskan pada usaha mikro yang mempekerjakan rata-rata kurang dari 10 tenaga kerja terdaftar jaminan sosial, serta modal usaha maksimal VND3 miliar. Untuk sektor manufaktur, pertanian, dan konstruksi, ambang batas omzet ditetapkan paling banyak VND3 miliar, sementara sektor perdagangan dan jasa diberikan ruang omzet hingga VND10 miliar.
Intervensi fiskal ini mendesak dilakukan menyusul hasil riset Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI). Data menunjukkan sebanyak 59,3 persen pelaku usaha mengeluhkan tingginya volatilitas biaya bahan baku, 43,8 persen menghadapi penurunan permintaan pasar, dan 32,6 persen terganjal keterbatasan modal serta tenaga kerja.
Kriteria Usaha Mikro: Insentif menyasar unit usaha berpekerja di bawah 10 orang dengan modal maksimal VND3 miliar guna memproteksi daya tahan ekonomi akar rumput.
Kebijakan ini diperkirakan memangkas potensi penerimaan kas negara hingga lebih dari VND6,7 triliun (sekitar Rp4,56 triliun) selama dua tahun. Kendati demikian, pemerintah optimistis penurunan pendapatan jangka pendek tersebut akan terbayar oleh percepatan pemulihan ekonomi nasional saat RUU PPh ini disetujui Majelis Nasional pada sidang Oktober 2026.
