JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan nasional strategis lewat penyusunan **Rencana Kerja Pemerintah 2027**. Melalui rancangan awal ini, pemerintah menempatkan instrumen industrialisasi, produktivitas, dan investasi sebagai mesin utama untuk mengakselerasi roda pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Dalam rancangan makro tersebut, pemerintah membidik target pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,9% hingga 7,5%. Target yang tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut diproyeksikan sebagai strategi jangka menengah yang kokoh guna melapangkan jalan menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 mendatang.
Delapan Sektor Penggerak dan 60 Program Prioritas
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menjelaskan bahwa agenda pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2027 akan dieksekusi dalam bentuk Program Prioritas Kementerian dan Program Nasional (PKPN) hingga 2029. Secara berkala, pemerintah telah menyiapkan 60 program prioritas yang diarahkan langsung untuk memperkuat kemandirian nasional.
Pemerintah juga telah menetapkan delapan sektor prioritas yang diproyeksikan menjadi pilar penggerak utama ekonomi. Kedelapan sektor tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta program penurunan kemiskinan.
Akselerasi Kedaulatan Pangan dan Energi Berkelanjutan
Pada implementasi sektor kedaulatan pangan, pemerintah menitikberatkan program pada pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), penyediaan 4.582 kapal ikan modern, serta pengelolaan 40.000 lokasi budidaya ikan darat tematik. Langkah operasional ini diperkuat dengan revitalisasi tambak nila salin seluas 14.090 hektare di wilayah Pantura, pemodelan (*modeling*) dan replikasi 2.000 hektare tambak udang terintegrasi, serta penataan 2.000 hektare kawasan sentra industri garam nasional.
Tidak hanya itu, pemerintah mendorong pengembangan kawasan pangan terintegrasi serta kawasan perkebunan strategis yang mencakup komoditas sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu mete, dan rempah. Peningkatan produksi hewani juga dikejar lewat target pemenuhan komoditas daging, susu, dan telur nasional.
Untuk sektor kemandirian energi dan air, program difokuskan pada penerapan mandatori biodiesel 50 (B50) dan bioetanol 20 (E20), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW, serta implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM). Target transisi energi juga mencakup konversi 6 juta unit motor BBM ke motor listrik, pembangunan jaringan gas kota untuk 1 juta sambungan rumah, penguatan lifting minyak dan gas bumi, pengoperasian 10 *small scale green modular refinery* dan 6 *storage*, eksplorasi 10 blok migas baru, serta elektrifikasi di 10.000 desa.
Rantai pasok energi ramah lingkungan ini ditopang pula oleh program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan PLTA skala besar terintegrasi, pemanfaatan kompor listrik untuk 2 hingga 5 juta rumah tangga, optimalisasi 45.000 sumur minyak masyarakat, optimalisasi lifting di 13.824 sumur tua, serta pencapaian swasembada air nasional.
Transformasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan Nasional
Sektor pendidikan dalam kebijakan PKPN membawa pembaruan masif, mulai dari pelaksanaan program makan bergizi gratis anak sekolah (MBG), revitalisasi sarana dan prasarana sekolah/madrasah, hingga pemberian bantuan perlengkapan sekolah. Penguatan kualitas institusi diwujudkan melalui pembangunan 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), pendirian studio guru, digitalisasi pendidikan lewat penyediaan 2 juta papan interaktif digital, pendirian 20 sekolah garuda baru, 80 sekolah garuda transformasi, serta pembukaan 514 sekolah rakyat.
Di jenjang pendidikan tinggi dan vokasi, pemerintah menargetkan pembentukan 10 universitas baru berbasis STEM, mencetak 500.000 lulusan SMK *go global*, membangun akademi olahraga nasional beserta pusat pelatihan nasional, mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru melalui skema transfer langsung tunjangan, serta memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui regulasi PP TUNAS.
Selaras dengan itu, sektor kesehatan akan bertumpu pada perluasan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (MBG). Infrastruktur kesehatan juga diperkuat melalui pembaruan (*upgrade*) kualitas pelayanan di 66 rumah sakit, pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis secara berkala, serta penuntasan kasus tuberkulosis secara nasional.
Hilirisasi, Infrastruktur, Tata Kota, dan Kesejahteraan Sosial
Pada pos hilirisasi dan industrialisasi, pemerintah menetapkan lima program prioritas strategis, meliputi akselerasi hilirisasi industri strategis, pengembangan proyek mobil nasional, motor nasional, penguatan ekosistem industri kedirgantaraan, serta pengembangan industri semikonduktor.
Di bidang infrastruktur dan ketahanan bencana, pemerintah mengagendakan pembangunan proyek raksasa Giant Sea Wall, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera, penggalangan gerakan ASRI (gentengisasi, pengendalian sampah, penghijauan), eksekusi program 3 juta rumah (terbagi atas 1 juta rumah baru dan 2 juta renovasi rumah), serta perluasan jaringan kereta api nasional.
Untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta rekrutmen 80.000 pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Guna menuntaskan program penurunan kemiskinan, pemerintah mengandalkan kebijakan PRO-KESRA berupa program bantuan sosial terintegrasi serta target penciptaan lapangan kerja formal untuk 10 juta penduduk berusaha atau bekerja.
Diversifikasi Pembiayaan Non-APBN
Mengingat besarnya skala program yang dicanangkan, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa pembiayaan pembangunan nasional ke depan tidak akan sepenuhnya bergantung pada kapasitas anggaran APBN semata. Pemerintah akan membuka ruang investasi yang jauh lebih besar serta mendorong optimalisasi instrumen pembiayaan non-APBN, termasuk melalui integrasi portofolio investasi Danantara.
“Justru pembiayaan non-APBN termasuk investasi dan Danantara itu juga harus kita dorong secara aktif agar kapasitas pembangunan kita tidak terbatas oleh fiskal semata,” kata Rachmat Pambudy.
Diversifikasi ini dipandang krusial untuk memperluas kapasitas pembangunan jangka panjang tanpa memberikan tekanan fiskal yang berlebihan pada APBN negara. Sebagai informasi, draf Rencana Kerja Pemerintah 2027 ini nantinya akan diterbitkan dalam struktur dua buku terpisah.
Buku pertama akan berisi instrumen teknis PKPN yang mencakup daftar program prioritas serta pagu belanja operasional pemerintah. Sementara itu, buku kedua akan memuat arah pembangunan terintegrasi antara pusat dan daerah yang dirancang untuk memberikan nilai tambah signifikan terhadap target makroekonomi nasional.
