JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa pengunduran diri Perry Warjiyo dari posisi puncak bank sentral akan menjadi perhatian utama pelaku pasar dan dunia usaha. Dalam situasi ini, pemerintah diharapkan dapat segera memberikan kepastian terkait proses transisi kepemimpinan BI guna menjaga sentimen positif di pasar nasional, Senin (27/7/2026).
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengungkapkan bahwa pergeseran nahkoda di Bank Indonesia secara otomatis mendorong para pelaku pasar untuk melakukan penilaian ulang (*reassessment*) terhadap prospek kebijakan moneter ke depan. Hal ini mencakup arah pergerakan suku bunga acuan, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga kesinambungan komunikasi kebijakan yang dibangun oleh bank sentral.
“Dalam situasi seperti ini, pelaku pasar umumnya akan melakukan reassessment terhadap prospek kebijakan moneter, arah suku bunga, stabilitas nilai tukar, serta kesinambungan komunikasi kebijakan ke depan,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani.
Reassessment Kebijakan Moneter dan Tantangan Dunia Usaha
Shinta menegaskan bahwa poin paling krusial yang dicermati dunia usaha saat ini mencakup kesinambungan arah kebijakan, kredibilitas institusi Bank Indonesia, serta kepercayaan pasar terhadap independensi bank sentral. Oleh sebab itu, kepastian mengenai proses transisi dan arah kebijakan setelah pergantian gubernur menjadi sangat mendesak.
“Makin cepat pemerintah memberikan kepastian, makin kecil ketidakpastian yang dirasakan pelaku usaha,” tegas Shinta.
Menurutnya, kepastian arah kebijakan moneter sangat krusial karena sektor usaha domestik tengah dihadapkan pada pelbagai tekanan berat. Mulai dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, volatilitas nilai tukar mata uang, hingga tingginya biaya pembiayaan atau *cost of fund*.
Dunia usaha berharap proses transisi kepemimpinan di tubuh BI dapat memancarkan sinyal yang kuat bahwa mandat utama bank sentral—seperti menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan laju inflasi, serta memelihara stabilitas sistem keuangan—tetap ditempatkan sebagai prioritas tertinggi.
Keseimbangan Makroekonomi dan Kepemimpinan Definitif
Lebih lanjut, Shinta menilai bahwa ruang gerak kebijakan moneter BI saat ini relatif terbatas akibat gejolak perekonomian global. Bank sentral dituntut menjaga keharmonisan antara kewajiban mengawal stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di satu sisi, serta dorongan untuk menopang momentum pertumbuhan ekonomi di sisi lain.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan BI harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan laju pertumbuhan riil. Hal tersebut dapat ditempuh melalui pengendalian inflasi, menjaga nilai tukar rupiah agar relatif stabil, menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyediakan akses pembiayaan usaha, dan menggerakkan sektor riil secara konsisten.
Shinta menguraikan bahwa apabila proses transisi kepemimpinan serta strategi komunikasi publik berjalan efektif, potensi volatilitas pasar dapat ditekan dan kepercayaan investor akan tetap terjaga. Sebaliknya, ketidakpastian yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi mengganggu sentimen pasar, menggerus nilai tukar, melambungkan biaya pendanaan, hingga menghambat keputusan investasi.
“Oleh karena itu, Apindo berharap proses penunjukan kepemimpinan definitif Bank Indonesia dapat memberikan kepastian sekaligus memperkuat kepercayaan bahwa kerangka kebijakan moneter Indonesia akan tetap dijalankan secara prudent, independen, dan forward-looking,” tutup Shinta.
