website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 17 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Pemerintah Inggris Bekukan Pajak Properti Saat Industri Pub Berada di Ambang Kolaps

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
April 27, 2026
in Internasional
0 0
0
Pemerintah Inggris Bekukan Pajak Properti Saat Industri Pub Berada di Ambang Kolaps
0
SHARES
10
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

OXFORDSHIRE – Para pelaku usaha di sektor perhotelan dan hiburan Inggris memberikan peringatan keras mengenai potensi “bencana besar” yang mengancam keberlangsungan pub-pub tradisional. Kombinasi mematikan antara lonjakan biaya operasional, kenaikan pajak, dan beban upah minimum telah mendorong banyak unit usaha ke ambang kebangkrutan massal.

Andrew Joyce, pengelola Cotswold Merrymouth Inn, menyatakan kekhawatirannya bahwa tanpa dukungan yang lebih signifikan dan inklusif, industri ini tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Meski pemerintah telah menjanjikan paket bantuan, banyak pelaku usaha merasa kriteria yang ditetapkan masih terlalu sempit dan tidak menjangkau semua jenis bisnis penginapan.

“Jika kami tidak mendapatkan dukungan yang benar-benar dibutuhkan, industri pub yang menjadi identitas bangsa ini tidak akan mampu bertahan melampaui tahun ini.”

Beberapa pemilik usaha bahkan terpaksa mengambil langkah drastis dengan memberhentikan sebagian besar karyawan dan menutup layanan makanan demi menekan pengeluaran yang terus membengkak.

Baca Juga: Bapenda Kobar Awasi Langsung Lokasi Wajib Pajak

Skema Diskon Pajak Properti dan Pembekuan Tarif Bisnis

Menanggapi keluhan tersebut, Pemerintah Inggris sebenarnya telah mengumumkan paket bantuan yang mulai berlaku pada April 2026. Paket ini mencakup diskon tarif bisnis sebesar 15% bagi tempat usaha yang memenuhi definisi hukum sebagai “pub”. Selain itu, tagihan pajak properti akan dibekukan selama dua tahun guna memberikan kepastian biaya bagi para pengusaha.

Kementerian Keuangan memperkirakan sekitar 75% pub akan merasakan manfaat berupa penurunan tagihan pajak atau setidaknya nilai yang tetap sama hingga periode 2026–2027. Langkah ini diambil bersamaan dengan reformasi tarif untuk mendukung pusat kota melalui paket dukungan senilai £4,3 miliar.

Baca Juga: Sinergi Pemkab Bombana dan Kantor Pajak Optimalkan PAD

Kesenjangan Dukungan Bagi Sektor Hotel dan Penginapan

Meskipun terdapat paket bantuan, muncul kontroversi mengenai definisi “pub” dalam aturan pemerintah. Bisnis yang memiliki elemen akomodasi atau hotel seringkali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon 15%. Hal ini memaksa pemilik usaha untuk melakukan diversifikasi mandiri, seperti meningkatkan investasi pada penyelenggaraan acara khusus agar tetap kompetitif.

Nick Evans, pengelola Old Crown Coaching Inn, menyebut industri ini telah mencapai “titik krisis”. Meskipun permintaan pelanggan tetap ada, kenaikan biaya energi dan bahan baku membuat keuntungan menipis, sehingga banyak bisnis hanya mampu bertahan melalui pengaturan rencana pembayaran utang yang rumit.

Baca Juga: 11,94 Juta Wajib Pajak Sukses Lapor SPT via Coretax

Pemerintah berdalih bahwa mereka telah menurunkan pajak properti komersial sebesar 5p bagi bisnis kecil di pusat kota, yang didanai melalui pengenaan tarif 33% lebih tinggi bagi gudang-gudang belanja online raksasa guna menciptakan persaingan yang lebih adil.

Sumber Terkait:

  • HM Treasury United Kingdom
  • Oxfordshire County Council
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Recent News

Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version