website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
Friday, 10 April 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Regional

Perkuat Pengawasan, Kantor Pajak dan BPS Rekonsiliasi Data Usaha

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
April 10, 2026
in Regional
0 0
0
Perkuat Pengawasan, Kantor Pajak dan BPS Rekonsiliasi Data Usaha
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

KENDARI – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara resmi menggelar rekonsiliasi prelist Statistical Business Register (SBR). Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelarasan basis data usaha nasional yang dilaksanakan pada 31 Maret 2026 sebagai persiapan menyambut Sensus Ekonomi 2026.

Kepala KPP Pratama Kendari, Calvin Octo Pangaribuan, menjelaskan bahwa kolaborasi ini sangat krusial untuk membenahi perbedaan klasifikasi dan potensi duplikasi data. Dengan informasi yang lebih presisi, negara dapat membaca realitas ekonomi daerah secara lebih akurat guna merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Baca Juga: KPP Kolaborasi dengan BPN, Data Tanah Disinkronkan untuk Pajak

Sinergi Data Lintas Instansi Menuju Sensus Ekonomi 2026

Rekonsiliasi ini melibatkan lebih dari 25 peserta dari berbagai instansi, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara. Fokus utama pertemuan ini adalah menyamakan cara pandang antar-instansi dalam membaca aktivitas ekonomi daerah. Data yang selaras akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pengawasan kepatuhan yang lebih terarah dan proporsional.

Bagi BPS, kualitas sensus sangat ditentukan oleh kualitas data awal. “Sinergi dengan KPP Pratama Kendari menjadi hal yang penting untuk memastikan Statistical Business Register makin akurat dan mutakhir,” ujar Kepala BPS Sultra, Hadi Susanto. Kualitas data yang baik diharapkan mampu mendorong sistem perpajakan yang lebih adil dan berbasis data nyata.

“Rekonsiliasi ini tak sekadar menyandingkan data, tapi juga menyamakan cara pandang antar-instansi. Dengan data akurat, administrasi perpajakan dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.”

— Calvin Octo Pangaribuan, Kepala KPP Pratama Kendari

Profil Wajib Pajak Kendari Berdasarkan Klasifikasi Usaha

Dalam pemaparannya, KPP Pratama Kendari mengungkapkan struktur wajib pajak di wilayah tersebut hingga Maret 2026. Tercatat ada 162.604 wajib pajak aktif yang terbagi ke dalam beberapa sektor utama. Berikut adalah rincian profil wajib pajak aktif di Sulawesi Tenggara:

  • Total Wajib Pajak: 162.604 (18.217 Badan dan 144.387 Orang Pribadi).
  • Sektor Pertanian & Perikanan: Mencapai 15.795 wajib pajak aktif.
  • Sektor Perdagangan & Reparasi: Tercatat sebanyak 12.717 wajib pajak aktif.
  • Dominasi Kategori: Sebanyak 107.605 wajib pajak berasal dari kategori pejabat negara, karyawan, pensiunan, hingga mereka yang tidak bekerja.

Baca Juga: Restoran Georgia Salahkan Kenaikan Tarif Sebagai Penyebab Penutupan

Melalui pemadanan data ini, KPP Pratama Kendari optimistis dapat memperkuat basis pajak di wilayah Sulawesi Tenggara. Langkah ini tidak hanya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, tetapi juga sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 yang akan datang.

Baca Juga: Partai Konservatif Berjanji Hapus Pajak Karbon Sektor Industri

Sumber Terkait:

  • Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
  • BPS Provinsi Sulawesi Tenggara
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

February 9, 2026
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Telusuri Kebocoran Setoran Pajak BBM, Pemprov Bentuk Tim Gabungan

Penasihat Starmer bidang biaya hidup menyerukan perpanjangan pemotongan pajak bahan bakar

April 10, 2026
Perkuat Pengawasan, Kantor Pajak dan BPS Rekonsiliasi Data Usaha

Perkuat Pengawasan, Kantor Pajak dan BPS Rekonsiliasi Data Usaha

April 10, 2026
Restoran Georgia menyalahkan kenaikan tarif sebagai penyebab penutupan

Restoran Georgia menyalahkan kenaikan tarif sebagai penyebab penutupan

April 10, 2026
KPP Kolaborasi dengan BPN, Data Tanah Disinkronkan untuk Pajak

KPP Kolaborasi dengan BPN, Data Tanah Disinkronkan untuk Pajak

April 10, 2026

Recent News

Telusuri Kebocoran Setoran Pajak BBM, Pemprov Bentuk Tim Gabungan

Penasihat Starmer bidang biaya hidup menyerukan perpanjangan pemotongan pajak bahan bakar

April 10, 2026
Perkuat Pengawasan, Kantor Pajak dan BPS Rekonsiliasi Data Usaha

Perkuat Pengawasan, Kantor Pajak dan BPS Rekonsiliasi Data Usaha

April 10, 2026
Restoran Georgia menyalahkan kenaikan tarif sebagai penyebab penutupan

Restoran Georgia menyalahkan kenaikan tarif sebagai penyebab penutupan

April 10, 2026
KPP Kolaborasi dengan BPN, Data Tanah Disinkronkan untuk Pajak

KPP Kolaborasi dengan BPN, Data Tanah Disinkronkan untuk Pajak

April 10, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version