SEI RAMPAH – Dalam upaya memperkuat basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi resmi menjalin sinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serdang Bedagai. Kolaborasi ini difokuskan pada sinkronisasi data pertanahan untuk mendukung akurasi pajak properti.
Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi, Denny Ariaputra, menyatakan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk membangun validitas data wajib pajak. Dengan data yang sinkron, pemerintah dapat memetakan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta transaksi properti lainnya secara lebih presisi dan transparan.
Pentingnya Sinkronisasi Data Pertanahan dan Perpajakan
Pertukaran data antara BPN dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai krusial untuk memastikan kepatuhan sukarela masyarakat. Denny menjelaskan bahwa integrasi data ini memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang lebih baik tanpa mengganggu kegiatan usaha atau hak kepemilikan properti wajib pajak.
Integrasi ini mencakup pemadanan data objek dan subjek pajak, serta percepatan validasi sertifikasi tanah. Dengan sistem yang terhubung, potensi kekeliruan data dapat diminimalisir, sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih efisien dan akuntabel bagi masyarakat Serdang Bedagai.
“Kerja sama ini bukan hanya tentang data, tetapi tentang membangun kesadaran bersama bahwa pajak ialah fondasi pembangunan daerah.”
— Roni Parningotan Sitanggang, Kepala BPN Serdang Bedagai
Pembentukan Tim Teknis dan Edukasi Kepatuhan Masyarakat
Sebagai tindak lanjut, kedua instansi sepakat untuk membentuk tim teknis khusus. Tim ini akan merancang mekanisme pertukaran data yang aman serta memastikan keamanan informasi terjaga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain aspek teknis, kolaborasi ini juga menyasar aspek edukasi masyarakat.
Sosialisasi bersama akan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya aspek perpajakan dalam setiap transaksi pertanahan. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dan memastikan setiap proses balik nama atau sertifikasi tanah telah memenuhi kewajiban hukum yang ada.
Dengan sinergi yang kuat antara KPP Pratama dan BPN, diharapkan target penerimaan pajak dari sektor properti dapat tercapai secara optimal, yang pada akhirnya akan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
