website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 3 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Terjadi perselisihan antara Reform dan Plaid terkait rencana pengeluaran untuk pemilihan Senedd

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
April 6, 2026
in Internasional
0 0
0
Terjadi perselisihan antara Reform dan Plaid terkait rencana pengeluaran untuk pemilihan Senedd
0
SHARES
5
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

WALES – Perselisihan terkait biaya janji kampanye pemilihan Senedd memanas antara Plaid Cymru dan Reform menjelang pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada Mei mendatang.

Plaid Cymru menuding Reform membuat janji yang tidak memiliki perhitungan biaya jelas dan berpotensi merusak layanan publik. Tuduhan tersebut langsung dibalas oleh Reform yang menyebut perhitungan lawannya tidak berdasar.

Plaid menilai rencana Reform sebagai ekonomi tanpa perhitungan biaya, sementara Reform menyebut tudingan tersebut sebagai perhitungan asal-asalan.

Isu perpajakan menjadi salah satu topik utama dalam kontestasi politik ini, dengan masing-masing partai menawarkan kebijakan fiskal yang berbeda.

Baca Juga: Pajak Honorarium dan Sertifikasi Dosen

Perdebatan Kebijakan Pajak dalam Pemilu Senedd

Reform mengusulkan penurunan pajak penghasilan di semua lapisan tarif, pembatasan kenaikan pajak daerah, serta pembangunan jalan penghubung M4 di sekitar Newport.

Sementara itu, Plaid Cymru menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan defisit hingga £1 miliar dalam keuangan publik Wales.

Menurut Plaid, pembatasan pajak daerah dapat menyebabkan defisit sebesar £437 juta, sedangkan proyek jalan M4 diperkirakan menelan biaya hingga £492 juta per tahun selama lima tahun.

Kritik terhadap Perhitungan Biaya Manifesto

Perhitungan biaya kebijakan menjadi sorotan utama dalam perdebatan ini. BBC Wales melaporkan bahwa analisis dilakukan oleh Institute for Fiscal Studies (IFS), meski detail perhitungannya belum dipublikasikan secara luas.

Plaid menilai strategi Reform sebagai “pertaruhan” tanpa dasar yang kuat, sementara Reform menantang Plaid untuk membuka perhitungan biaya mereka secara transparan.

Kedua pihak saling mempertanyakan kredibilitas perhitungan yang digunakan dalam menyusun manifesto masing-masing.

Baca Juga: Penagihan Pajak Daerah Diperketat

Janji Pajak dari Partai Lain di Wales

Partai Buruh Wales menyatakan tidak akan menaikkan tarif pajak penghasilan, serta berencana membuat sistem pajak dewan lebih adil hingga 2028.

Sementara itu, Partai Konservatif Wales berjanji menurunkan tarif dasar pajak penghasilan sebesar satu sen dan membatasi kenaikan pajak daerah hingga 5%.

Partai Hijau dan Liberal Demokrat juga mengisyaratkan reformasi pajak dewan, bahkan mempertimbangkan kenaikan pajak penghasilan untuk mendanai layanan sosial.

Pemilu Senedd dan Dampaknya terhadap Kebijakan Fiskal

Pemilu Wales akan digelar pada 7 Mei dengan sistem representasi proporsional baru yang memungkinkan distribusi kursi lebih mencerminkan suara pemilih.

Senedd akan diperluas dari 60 menjadi 96 kursi dengan 16 daerah pemilihan baru.

Hasil jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat antara Plaid Cymru dan Reform, sementara Partai Buruh menghadapi tantangan mempertahankan kekuasaan.

Diperkirakan tidak ada partai yang meraih mayoritas, sehingga negosiasi koalisi akan menjadi kunci pembentukan pemerintahan dan arah kebijakan pajak di masa mendatang.

Baca Juga: Distribusi SPPT PBB 2026 Dimulai

Sumber Terkait:

  • BBC News
  • Institute for Fiscal Studies (IFS)
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Resmi! Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Berlaku Tanpa Batas Waktu

Resmi! Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Berlaku Tanpa Batas Waktu

June 2, 2026
Tak Semua PT Perorangan Bisa Pakai PPh Final UMKM

Tak Semua PT Perorangan Bisa Pakai PPh Final UMKM

June 2, 2026
Ada Masa Transisi, PPh Final UMKM Badan Tak Langsung Dicabut

Ada Masa Transisi, PPh Final UMKM Badan Tak Langsung Dicabut

June 2, 2026
Masa Relaksasi Berakhir, DJP Terima 13,59 Juta SPT Tahunan

Masa Relaksasi Berakhir, DJP Terima 13,59 Juta SPT Tahunan

June 2, 2026

Recent News

Resmi! Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Berlaku Tanpa Batas Waktu

Resmi! Tarif PPh Final UMKM 0,5 Persen Berlaku Tanpa Batas Waktu

June 2, 2026
Tak Semua PT Perorangan Bisa Pakai PPh Final UMKM

Tak Semua PT Perorangan Bisa Pakai PPh Final UMKM

June 2, 2026
Ada Masa Transisi, PPh Final UMKM Badan Tak Langsung Dicabut

Ada Masa Transisi, PPh Final UMKM Badan Tak Langsung Dicabut

June 2, 2026
Masa Relaksasi Berakhir, DJP Terima 13,59 Juta SPT Tahunan

Masa Relaksasi Berakhir, DJP Terima 13,59 Juta SPT Tahunan

June 2, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version