JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pengajuan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) secara daring hingga saat ini hanya dapat dilakukan melalui aplikasi DJP Online. Penegasan tersebut disampaikan oleh contact center DJP, Kring Pajak, menyusul keluhan wajib pajak terkait kendala akses sistem.
Kring Pajak merespons langsung aduan warganet yang mengaku kesulitan masuk ke layanan DJP Online saat mengajukan SKTD. Otoritas pajak memastikan bahwa jalur pengajuan SKTD masih terpusat pada platform resmi tersebut dan belum dialihkan ke sistem lain.
“Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini, pengajuan SKTD masih menggunakan DJP Online dengan laman https://djponline.pajak.go.id. Silakan mencoba secara berkala ya.”
Kring Pajak, Selasa (6/1/2026)
Menurut Kring Pajak, kendala teknis yang dialami wajib pajak bersifat sementara. Oleh karena itu, DJP meminta wajib pajak untuk mencoba kembali pengajuan SKTD secara berkala melalui DJP Online hingga sistem dapat diakses secara optimal.
Langkah yang Disarankan Jika DJP Online Sulit Diakses
Sebelum kembali mencoba mengajukan SKTD melalui DJP Online, Kring Pajak mengimbau wajib pajak untuk melakukan sejumlah langkah teknis guna meminimalkan kendala akses. Pertama, wajib pajak disarankan melakukan pembersihan cache dan cookies pada browser yang digunakan.
Kedua, wajib pajak dianjurkan mencoba mengakses DJP Online melalui fitur private window atau incognito window. Ketiga, jika kendala masih terjadi, wajib pajak dapat menggunakan browser lain, perangkat berbeda, atau jaringan internet alternatif.
Alternatif Pengajuan SKTD Jika Sistem Tidak Tersedia
Kring Pajak juga mengingatkan bahwa regulasi telah mengantisipasi kondisi ketika layanan DJP Online tidak dapat diakses. Mengacu pada Pasal 9 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2020, wajib pajak tetap memiliki opsi untuk mengajukan permohonan SKTD secara langsung ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
Opsi pengajuan langsung menjadi pengaman administratif agar fasilitas perpajakan tetap dapat dimanfaatkan meski layanan digital mengalami gangguan.
Dalam pengajuan langsung tersebut, wajib pajak wajib melampirkan Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), serta dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6) PMK 41/2020.
Sebagai informasi, SKTD merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak memperoleh fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu, termasuk perolehan dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak (JKP) yang terkait dengan alat angkutan tersebut.
