ISLAMABAD, – Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan upaya pemberantasan penghindaran dan penggelapan pajak melalui reformasi fiskal yang lebih ketat dan berkelanjutan.
Dalam rapat tingkat tinggi yang membahas progres reformasi pajak, Shehbaz meminta Federal Board of Revenue (FBR) memperkuat pengawasan, menutup celah kebocoran, serta mengoptimalkan sistem digital yang saat ini sudah mulai diterapkan.
“Kita harus memperketat langkah administratif dan kelembagaan untuk menutup celah penggelapan pajak. Sistem pemungutan pajak harus bebas dari kekurangan.”
— Shehbaz Sharif
Peningkatan pengawasan perlu difokuskan pada sektor-sektor yang rawan manipulasi, termasuk industri ubin dan tembakau yang selama ini dianggap memiliki potensi kebocoran cukup besar.
Baca Juga: Uzbekistan Bangun Zona Bebas Pajak untuk Menarik Investasi AI Global
Shehbaz menegaskan bahwa seluruh pejabat pemerintah harus bekerja lebih kompak demi mengatasi kebocoran perpajakan secara menyeluruh. Menurutnya, praktik penggelapan dapat terjadi di berbagai sektor ekonomi dan membutuhkan pengawasan lintas lembaga.
Baca Juga: Bangladesh Modernisasi Sistem Restitusi PPN
Reformasi pajak Pakistan menunjukkan hasil positif. Pemerintah mencatat pertumbuhan penerimaan sebesar 25% pada tahun ini, meski sejumlah tarif pajak justru dipangkas.
Modernisasi administrasi perpajakan kini menjadi tulang punggung reformasi. Otoritas mengandalkan otomatisasi, pemantauan digital, dan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menutup celah kecurangan dan meningkatkan penerimaan negara.
“Reformasi tarif, modernisasi sistem pajak, dan peningkatan transparansi FBR telah membuahkan hasil nyata.”
— Arab News
