Pemerintah menyiapkan dukungan fiskal yang semakin besar untuk memperkuat sektor kesehatan nasional. Pada 2026, anggaran kesehatan mencapai Rp247,3 triliun, sementara fasilitas perpajakan untuk sektor tersebut diperkirakan bernilai Rp21 triliun.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Luky Alfirman dalam Kongres Nasional XVI dan Forum Ilmiah Tahunan XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Jumat (30/10/2026). Pemerintah menilai penguatan sektor kesehatan membutuhkan dukungan anggaran, kebijakan perpajakan, serta sistem pembiayaan yang mampu berjalan secara berkelanjutan.
Belanja Kesehatan Naik Menjadi Rp247,3 Triliun
Dalam pemaparannya, Luky mengungkapkan bahwa anggaran kesehatan mengalami peningkatan dari Rp188,1 triliun pada 2022 menjadi Rp247,3 triliun pada 2026. Kenaikan tersebut mencerminkan pertumbuhan rata-rata di atas 7 persen setiap tahunnya.
Alokasi APBN tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Beberapa di antaranya mencakup bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemenuhan kebutuhan gizi, pengembangan puskesmas dan pelayanan kesehatan primer, serta penyediaan imunisasi dan obat-obatan.
Meski alokasi anggaran terus bertambah, pemerintah juga menaruh perhatian pada efektivitas penggunaannya. Luky menekankan bahwa belanja negara perlu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan kondisi kesehatan hingga pemerataan akses pelayanan.
Menurutnya, kualitas belanja APBN harus tercermin melalui perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan produktivitas, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Insentif Pajak Kesehatan Diperkirakan Rp21 Triliun
Selain melalui belanja negara, pemerintah turut memberikan dukungan kepada sektor kesehatan melalui kebijakan perpajakan. Nilai insentif perpajakan yang diperkirakan diberikan pada 2026 mencapai Rp21 triliun.
Salah satu komponen terbesarnya adalah fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kesehatan medis. Nilai fasilitas tersebut mencapai Rp19,4 triliun.
Pemberian fasilitas perpajakan ini ditujukan untuk membantu menjaga keterjangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak hanya diberikan melalui alokasi belanja APBN, tetapi juga melalui kebijakan yang berkaitan dengan beban pajak sektor kesehatan.
Dukungan fiskal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus menjaga keberlangsungan sistem kesehatan nasional.
Kepesertaan JKN Sudah Menjangkau 284,7 Juta Jiwa
Dalam pembiayaan program JKN, pemerintah mengalokasikan Rp82,3 triliun untuk pembiayaan dan subsidi iuran. Pemerintah juga menyediakan tambahan pendanaan guna menjaga kecukupan dana jaminan sosial kesehatan.
Hingga September 2026, jumlah peserta JKN tercatat mencapai 284,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total populasi Indonesia. Cakupan kepesertaan tersebut menunjukkan semakin luasnya perlindungan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
Perluasan perlindungan ini juga diikuti perubahan komposisi pembiayaan kesehatan rumah tangga. Porsi pengeluaran kesehatan yang dibayar langsung oleh rumah tangga tercatat turun dari 43,7 persen pada 2014 menjadi 28,3 persen pada 2024.
Luky menilai perkembangan tersebut memperlihatkan semakin besarnya peran negara dalam melindungi masyarakat dari risiko beban keuangan ketika menghadapi masalah kesehatan.
Keberlanjutan JKN Membutuhkan Pembiayaan Sehat
Meski cakupan kepesertaan terus berkembang, pemerintah tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan program JKN. Menurut Luky, perluasan perlindungan harus disertai pembiayaan yang sehat, peningkatan mutu pelayanan, langkah pencegahan penyakit yang efektif, pemerataan akses, serta tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
Luky juga menegaskan bahwa upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan JKN tidak dimaksudkan untuk mengurangi perlindungan yang sudah diterima masyarakat. Sebaliknya, penguatan fondasi pembiayaan diperlukan agar perlindungan kesehatan dapat terus berlangsung pada masa mendatang.
Menutup pemaparannya dalam forum IAKMI, Luky kembali menegaskan komitmen Kementerian Keuangan untuk mendukung kebijakan fiskal yang mampu menciptakan sistem kesehatan nasional yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ia menyampaikan bahwa investasi untuk menjaga keberlangsungan JKN perlu diarahkan pada upaya meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan begitu, manfaat kebijakan fiskal dapat dirasakan secara langsung sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia.
