JAKARTA – Pemutihan pajak kendaraan masih tersedia di sejumlah daerah pada penghujung 2026, tetapi masa berlaku dan bentuk keringanannya tidak sama. Ada pemerintah daerah yang membebaskan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), sementara daerah lain juga memberikan diskon pokok PKB atau pembebasan pajak progresif.
Perbedaan fasilitas tersebut penting diperhatikan pemilik mobil dan sepeda motor yang hendak menyelesaikan tunggakan. Pembebasan denda tidak otomatis menghapus pokok pajak, opsen PKB, SWDKLLJ, pajak progresif, maupun biaya administrasi kendaraan apabila komponen itu tidak disebut secara khusus dalam program daerah.
Tenggat dan Fasilitas di Sejumlah Provinsi
Dalam rincian yang tersedia, empat provinsi di Sumatera memiliki batas waktu program pada Oktober hingga November 2026. Bentuk keringanan yang diberikan juga berbeda-beda.
| Daerah | Batas Waktu | Keringanan |
|---|---|---|
| Riau | 30 November 2026 | Penghapusan denda PKB dan denda SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya. |
| Sumatera Selatan | 31 Oktober 2026 | Pembebasan denda PKB dan SWDKLLJ, serta diskon 5 persen pokok PKB untuk pembayaran sebelum jatuh tempo. |
| Lampung | 31 Oktober 2026 | Penghapusan denda dan pajak progresif, diskon PKB, serta keringanan tunggakan berdasarkan usia kendaraan. |
| Kepulauan Bangka Belitung | 31 Oktober 2026 | Pembebasan denda PKB dan SWDKLLJ untuk tahun-tahun sebelumnya. |
Jadwal program memang tidak seragam. Informasi dalam bahan juga menyebut bahwa sebagian daerah membuka kesempatan sampai November atau Desember 2026, sedangkan program di Kalimantan Utara berlangsung selama Oktober 2026.
Contoh lain datang dari Kalimantan Selatan. Daerah tersebut memberikan diskon pokok PKB terutang sebesar 24 persen untuk sepeda motor pribadi hingga 30 September 2026. Periode fasilitas itu sudah berakhir, tetapi menunjukkan bahwa pengurangan pokok pajak memiliki masa berlaku dan cakupan tersendiri.
Pemutihan Tidak Selalu Menghapus Seluruh Tunggakan
Istilah pemutihan pajak kendaraan tidak berarti seluruh kewajiban pemilik kendaraan otomatis menjadi nol. Besarnya pengurangan mengikuti komponen yang secara tegas diberikan dalam kebijakan pemerintah daerah masing-masing.
Apabila fasilitas hanya berupa penghapusan denda keterlambatan, pokok PKB tetap harus dilunasi. Pengurangan pokok baru dapat dinikmati apabila program memang memberikan potongan atau penghapusan sebagian pokok pajak.
Karena itu, pemilik kendaraan perlu membedakan pembebasan sanksi dengan diskon pokok. Dua fasilitas tersebut dapat memiliki persyaratan, cakupan kendaraan, dan periode yang berbeda.
Lima Komponen yang Perlu Diperiksa Sebelum Membayar
1. Pokok PKB. PKB merupakan komponen utama kewajiban pajak kendaraan. Jika program hanya menghapus sanksi, nilai pokok tetap harus dibayar sesuai tagihan. Jumlah pembayaran baru berkurang jika pemerintah daerah secara khusus memberikan potongan atas pokok PKB.
2. Opsen PKB. Opsen PKB merupakan pungutan tambahan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pokok PKB dan dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pembayarannya dilakukan bersamaan dengan PKB sesuai ketentuan yang berlaku. Penghapusan denda PKB tidak otomatis berarti opsen ikut memperoleh keringanan.
3. Pajak progresif. Penghapusan komponen ini bergantung pada kebijakan masing-masing daerah. Jika pajak progresif tidak disebut sebagai bagian program, pemilik kendaraan tidak dapat menganggap kewajiban tersebut ikut dibebaskan.
4. SWDKLLJ. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan salah satu komponen dalam administrasi kendaraan. Beberapa daerah membebaskan dendanya untuk tahun-tahun sebelumnya, tetapi pembebasan denda tersebut tidak selalu berarti seluruh kewajiban SWDKLLJ dihapus.
5. Biaya STNK dan TNKB. Biaya penerbitan atau penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berbeda dari pajak kendaraan. Program pemutihan tidak otomatis menghapus biaya administrasi tersebut. Kebutuhannya juga berbeda antara pembayaran pajak tahunan dan proses lima tahunan yang melibatkan penggantian STNK serta TNKB.
Periksa Ketentuan Daerah Sebelum ke Samsat
Sebelum mendatangi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), pemilik kendaraan sebaiknya mengecek masa berlaku program, persyaratan peserta, dan komponen yang memperoleh keringanan di provinsi tempat kendaraan terdaftar.
Langkah ini penting terutama bagi pemilik kendaraan yang hendak melunasi tunggakan beberapa tahun. Dengan mengetahui sejak awal apakah fasilitas hanya menyasar denda atau juga mencakup pokok PKB, pajak progresif, SWDKLLJ, maupun komponen lain, perkiraan jumlah yang harus dibayar dapat dihitung dengan lebih tepat.
Sumber: Pemda Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Akhir 2026
