BENGKULU – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Dua memberikan sosialisasi mengenai ketentuan zakat pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) kepada para vendor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu pada 11 Agustus 2026.
Melalui kegiatan tersebut, wajib pajak memperoleh penjelasan mengenai perlakuan perpajakan atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, termasuk persyaratan agar pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penghitungan PPh.
Penyuluh Pajak KPP Pratama Bengkulu Dua Rangga menjelaskan bahwa zakat yang memenuhi ketentuan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Namun, wajib pajak perlu memastikan pembayaran dilakukan melalui badan atau lembaga yang memenuhi ketentuan serta didukung bukti pembayaran yang sesuai.
“Zakat yang dibayarkan melalui badan atau lembaga yang memenuhi ketentuan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Karena itu, wajib pajak perlu memahami persyaratan, serta menyiapkan bukti pembayaran yang sesuai agar dapat diperhitungkan dengan benar dalam pelaporan pajaknya,” kata Rangga.
Zakat Diperhitungkan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto
Dalam sosialisasi tersebut, Rangga menjelaskan tata cara penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto. Penjelasan ini penting karena perlakuan perpajakan atas zakat tidak berarti pajak yang terutang langsung dikurangi sebesar nilai zakat yang telah dibayarkan.
Dalam mekanisme yang dijelaskan kepada peserta, pembayaran zakat yang memenuhi ketentuan diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam proses penghitungan PPh.
Karena itu, wajib pajak perlu memahami persyaratan yang berlaku agar pembayaran zakat dapat diperhitungkan secara benar dalam pelaporan perpajakannya.
Bukti Pembayaran Perlu Dipersiapkan Wajib Pajak
Selain menjelaskan mekanisme zakat pengurang penghasilan bruto, KPP Pratama Bengkulu Dua juga memberikan penjelasan mengenai dokumen yang perlu dipersiapkan oleh wajib pajak.
Rangga menekankan pentingnya bukti pembayaran yang sesuai agar zakat dapat diperhitungkan dengan benar dalam penghitungan dan pelaporan PPh.
Peserta sosialisasi juga memperoleh kesempatan untuk berdiskusi mengenai penerapan ketentuan tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.
Forum diskusi tersebut memberikan ruang bagi para vendor untuk menanyakan persoalan yang selama ini masih muncul terkait perlakuan pajak atas zakat dan dokumen pendukung yang perlu disiapkan.
Pemprov Bengkulu dan BAZNAS Turut Hadir
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri sejumlah pihak dari Pemerintah Provinsi Bengkulu dan lembaga terkait.
Peserta yang hadir antara lain Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu, serta para vendor di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya edukasi mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan sekaligus pemahaman atas perlakuan perpajakan terhadap zakat.
KPP Perkuat Edukasi Bersama Pemprov dan BAZNAS
Rangga mengatakan KPP Pratama Bengkulu Dua terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan.
Pada saat yang sama, kantor pajak juga berupaya memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat.
Melalui edukasi tersebut, wajib pajak diharapkan tidak hanya mengetahui bahwa zakat dapat diperhitungkan dalam penghitungan PPh, tetapi juga memahami syarat dan dokumen yang harus dipenuhi.
Pemahaman yang tepat menjadi penting agar fasilitas yang tersedia dapat digunakan sesuai ketentuan dan tercermin secara benar dalam pelaporan perpajakan.
Vendor Nilai Sosialisasi Membantu Wajib Pajak
Salah seorang vendor Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Saiful, menilai sosialisasi tersebut membantu peserta memahami perlakuan perpajakan atas zakat.
Menurutnya, persoalan mengenai bagaimana zakat diperhitungkan dalam penghitungan PPh masih menjadi pertanyaan bagi sebagian wajib pajak.
“Sosialisasi ini menambah pemahaman kami, terutama bagaimana zakat dapat diperhitungkan dalam penghitungan PPh dan dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Informasi ini sangat membantu kami dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih tepat,” tutur Saiful.
Penjelasan mengenai tata cara dan dokumen yang harus dipersiapkan dinilai dapat membantu vendor menerapkan ketentuan tersebut ketika menjalankan kewajiban perpajakannya.
Pemahaman Ketentuan Zakat Penting untuk Pelaporan PPh
Sosialisasi KPP Pratama Bengkulu Dua menekankan bahwa pemanfaatan ketentuan zakat pengurang penghasilan bruto perlu diikuti dengan pemahaman terhadap persyaratan dan administrasinya.
Wajib pajak perlu memastikan zakat dibayarkan melalui badan atau lembaga yang memenuhi ketentuan serta menyiapkan bukti pembayaran yang sesuai agar dapat diperhitungkan dengan benar.
Dengan pemahaman tersebut, wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan penghitungan dan pelaporan PPh secara lebih tepat, sekaligus menggunakan ketentuan perpajakan atas zakat sesuai aturan yang berlaku.
