London – Pemerintah Inggris kini berada di persimpangan kebijakan fiskal: untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara dan melindungi layanan publik, mereka mempertimbangkan untuk menaikkan tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh) sekitar dua poin persen, sambil memangkas iuran jaminan sosial (National Insurance) sebesar dua poin persen untuk membagi beban secara lebih adil.
“Ada banyak spekulasi mengenai pilihan yang akan saya buat. Namun, saya ingin masyarakat paham dengan kondisi yang kita hadapi, prinsip-prinsip yang melandasi pilihan saya, serta mengapa saya yakin pilihan itu tepat bagi negara ini.”
Reeves menegaskan bahwa meski Inggris memiliki potensi ekonomi yang besar, negara ini belum memanfaatkannya secara optimal akibat jejak kebijakan sebelumnya oleh pemerintahan konservatif. Kini, pemerintah baru akan memfokuskan diri pada dua prioritas: melindungi keberlangsungan National Health Service (NHS) dan menurunkan beban utang sambil mengatasi krisis biaya hidup yang kian menekan masyarakat.
Baca juga: Dokter Hewan Portugal Desak Pemangkasan Tarif PPN untuk Semua Layanan Medis Hewan
Sebagai bagian dari strategi, Reeves menyebut bahwa anggaran yang akan disusun tidak hanya sekadar menurunkan inflasi agar suku bunga bisa ditekan, tetapi juga menciptakan ruang fiskal untuk menghadapi guncangan ekonomi global.
“Pilihan yang saya buat dalam anggaran ini akan berfokus pada penurunan inflasi yang mendukung penurunan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi.”
Diketahui bahwa pemerintah berencana merilis autumn budget pada 26 November 2025, yang akan memuat rincian kebijakan penerimaan dan belanja untuk tahun depan. Dalam perumusan anggaran tersebut, terdapat dua fiscal rules yang menjadi komitmen pemerintah:
- Pengeluaran operasional rutin harus didanai dari pajak, bukan melalui pinjaman.
- Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan diturunkan secara bertahap hingga tahun fiskal 2029-2030.
Pengamat dan investor memperingatkan bahwa kenaikan tarif PPh mungkin menjadi jalan yang paling cepat untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat buffer fiskal, karena opsi lain seperti memangkas batas penghasilan bebas pajak atau menaikkan tarif layanan konsumsi dianggap memiliki risiko politik atau inflasi.
Di sisi lain, konsumen dan pelaku usaha juga mulai menunjukkan kekhawatiran. Sebuah jajak pendapat memperlihatkan bahwa sentimen belanja musim liburan bisa tertekan karena ekspektasi pajak yang lebih tinggi.
Dampak kebijakan ini akan sangat bergantung pada bagaimana tarif dan iuran diposisikan dalam anggaran akhir. Apabila kenaikan tarif PPh hanya menimpa kelompok penghasilan menengah ke atas sementara iuran jaminan sosial diturunkan untuk pekerja dengan penghasilan di bawah batas tertentu, maka beban pajak bisa bergerak ke kelompok baru — suatu pergeseran struktural yang bisa menimbulkan reaksi publik.
Untuk melihat skenario yang lebih jauh: opsi-menaikkan tarif dasar PPh 1 poin saja dapat menghasilkan tambahan penerimaan sekitar £8 miliar per tahun.
Baca juga: Panduan Revisi Transfer Pricing Fokus Jasa Keuangan Intragrup
Mengingat kondisi ekonomi global yang sedang tertekan—dengan inflasi, produktivitas yang rendah, serta utang pemerintah yang tetap tinggi—pemerintah Inggris tampaknya memilih jalan bergaya “kontribusi bersama” untuk melanjutkan program sosial dan investasi strategis tanpa kembali ke era penghematan ketat (austerity).
“We will all have to contribute,” demikian bunyi pernyataan Reeves dalam forum publik beberapa waktu lalu.
Dengan demikian, masyarakat, pelaku usaha, serta konsultan pajak harus mempersiapkan kemungkinan bahwa tarif PPh pribadi di Inggris akan naik – dan konsekuensinya bisa berpengaruh hingga lintas negara, terutama bagi individu atau perusahaan multinasional yang memiliki eksposur di Inggris.
