TAUNTON – Seorang pria penyandang disabilitas menggugat pemerintah daerah ke Pengadilan Tinggi, mengklaim bahwa skema pengurangan pajak daerah baru yang diterapkan pemerintah daerah bersifat diskriminatif dan membuatnya terkejut.
Andy Mitchell, seorang warga Taunton, sebelumnya tidak perlu membayar pajak daerah karena menerima tunjangan disabilitas. Namun, setelah dipindahkan dari tunjangan “warisan” ke tunjangan universal, ia kini harus membayar 90% dari tagihan pajak daerah untuk propertinya, meninggalkan tagihan tahunan sebesar hampir £1.300.
“Ketika saya menerima surat itu, saya terkejut, dan awalnya saya pikir itu adalah kesalahan.”
— Andy Mitchell
Pemerintah Daerah Somerset menjelaskan bahwa mereka akan meninjau skema tersebut untuk memastikan tetap relevan, inklusif, dan terjangkau. Meski demikian, Mitchell menyoroti bahwa kebijakan ini memberatkan dirinya yang kini berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Pajak Daerah Meningkat, Biaya Hidup Semakin Berat
Setelah berpindah dari tunjangan pekerjaan ke tunjangan universal, Mitchell kini merasa semakin kesulitan secara finansial. “Saya tidak bisa lagi berbaring di tempat tidur biasa karena saya mengalami banyak nyeri di punggung dan bahu – saat ini saya tidur di kursi di ruang tamu,” kata Mitchell. Pajak yang semakin membengkak semakin menjauhkan dia dari mendapatkan tempat tidur yang lebih baik, yang sudah direncanakan sebelumnya.
Pernyataan Andy Mitchell: “Tagihan pajak dewan semakin menjauhkan saya dari tempat tidur itu, karena saya harus memprioritaskan tagihan itu daripada menabung untuk tempat tidur.”
Proses Hukum untuk Menuntut Keberlanjutan Hak Pajak yang Adil
Pengadilan Tinggi mengizinkan Mitchell untuk mengajukan peninjauan yudisial terhadap keputusan pajak ini. Sidang diperkirakan akan berlangsung di Bristol pada awal musim panas mendatang. Kasus ini berpotensi meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan dalam kebijakan perpajakan terhadap penyandang disabilitas.
