website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 3 February 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Regional

Ribuan Kendaraan Dinas Nunggak Pajak, Nilainya Tembus Miliaran Rupiah

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
February 3, 2026
in Regional, Uncategorized
0 0
0
Ribuan Kendaraan Dinas Nunggak Pajak, Nilainya Tembus Miliaran Rupiah
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Kenaikan Pajak Kepolisian Suffolk Picu Sorotan Kesetaraan dan Dampak Sosial

SUFFOLK – Keputusan panel Kepolisian dan Kejahatan Suffolk untuk menyetujui kenaikan pajak daerah sebesar 5,2% bagi komponen kepolisian memunculkan pertanyaan serius terkait aspek kesetaraan dan dampaknya terhadap kelompok rentan.

Kenaikan tersebut berarti tambahan beban sekitar £15 per tahun bagi wajib pajak, dengan total tagihan properti kategori D kini mencapai £304,47 atau meningkat lebih dari 5% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kantor Komisaris Kepolisian dan Kejahatan harus menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar telah mempertimbangkan Undang-Undang Kesetaraan.”

— Franstine Jones, Anggota Independen Panel

Baca Juga: Usulan Hentikan GST Menguat, Politikus Guernsey Minta Penundaan hingga 2029

Kekhawatiran Dampak bagi Kelompok Rentan

Franstine Jones, anggota independen yang ditunjuk dalam panel, menilai kantor Komisaris Kepolisian dan Kejahatan (Police and Crime Commissioner/PCC) perlu menjelaskan secara konkret bagaimana kenaikan pajak tersebut akan berdampak pada keluarga berpenghasilan rendah, kelompok minoritas, serta penyandang disabilitas.

Menurut Jones, pemenuhan aspek kesetaraan tidak cukup dilakukan secara administratif, melainkan harus disertai bukti analisis dan dokumentasi yang jelas.

Baca Juga: Gejolak IHSG Tak Goyahkan Fondasi Ekonomi, Airlangga Tegaskan Pasar RI Tetap Tangguh

PCC Akui Perlu Dokumentasi Formal

Menanggapi sorotan tersebut, PCC Suffolk Tim Passmore menyatakan kesepakatannya. Ia mengakui bahwa meskipun telah berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang yang beragam, dokumentasi formal mengenai pertimbangan kesetaraan memang perlu disediakan.

Passmore menegaskan bahwa keputusan anggaran kepolisian diambil demi memastikan kinerja kepolisian tetap optimal, terlebih Suffolk saat ini mencatat tingkat kejahatan terendah ketiga secara nasional.

Penegasan PCC: Kepolisian perlu didanai dengan baik agar kinerja yang sudah baik tidak terancam.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Siapkan Skema Layer Bea Keluar Batu Bara Incar Penerimaan Rp20 Triliun

Meski demikian, Jones menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam survei anggaran, di mana hanya sekitar 1.200 responden dari total 769.000 penduduk Suffolk yang memberikan tanggapan.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi membuat suara minoritas terabaikan, sehingga analisis dampak kebijakan terhadap kelompok terlindungi menjadi semakin krusial.

Passmore kembali menegaskan komitmennya untuk mendengarkan masukan masyarakat dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh warga Suffolk, tanpa memandang usia, latar belakang, warna kulit, maupun agama.


Sumber Terkait:

  • UK Equality Act
  • UK Government

 

Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Next Post
Tekanan Ekonomi Meningkat, Barbados Didesak Bebaskan Makanan dan Obat dari PPN

Tekanan Ekonomi Meningkat, Barbados Didesak Bebaskan Makanan dan Obat dari PPN

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
DJP Gunakan Data Beneficial Ownership untuk Pemeriksaan

Catat! Laporan Keuangan Satu Pintu Resmi Berlaku Mulai 2027

October 20, 2025
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
Makan Bergizi Gratis untuk 15 Juta Warga Didukung Pajak Rp8,2T

Makan Bergizi Gratis untuk 15 Juta Warga Didukung Pajak Rp8,2T

0
HUT 80 RI, Mimika Hapus Sanksi Pajak Daerah

HUT 80 RI, Mimika Hapus Sanksi Pajak Daerah

0
PKB Ingatkan Sri Mulyani: Pajak dan Zakat Berbeda, Jangan Disamakan

PKB Ingatkan Sri Mulyani: Pajak dan Zakat Berbeda, Jangan Disamakan

0
Ketentuan dan Dasar Hukum Pembatasan Layanan Publik sebagai Sanksi Administarsi Perpajakan

Ketentuan dan Dasar Hukum Pembatasan Layanan Publik sebagai Sanksi Administarsi Perpajakan

February 3, 2026
Pastikan Data PKP Valid, Pegawai Pajak Kunjungi Alamat WP

Pastikan Data PKP Valid, Pegawai Pajak Kunjungi Alamat WP

February 3, 2026
DPR Wanti-wanti Penambahan Layer CHT Tekan Produsen SKT!

DPR Wanti-wanti Penambahan Layer CHT Tekan Produsen SKT!

February 3, 2026
Tarif Listrik dan Emas Dorong Inflasi Januari 2026 Tembus 3,55 Persen

Tarif Listrik dan Emas Dorong Inflasi Januari 2026 Tembus 3,55 Persen

February 3, 2026

Recent News

Ketentuan dan Dasar Hukum Pembatasan Layanan Publik sebagai Sanksi Administarsi Perpajakan

Ketentuan dan Dasar Hukum Pembatasan Layanan Publik sebagai Sanksi Administarsi Perpajakan

February 3, 2026
Pastikan Data PKP Valid, Pegawai Pajak Kunjungi Alamat WP

Pastikan Data PKP Valid, Pegawai Pajak Kunjungi Alamat WP

February 3, 2026
DPR Wanti-wanti Penambahan Layer CHT Tekan Produsen SKT!

DPR Wanti-wanti Penambahan Layer CHT Tekan Produsen SKT!

February 3, 2026
Tarif Listrik dan Emas Dorong Inflasi Januari 2026 Tembus 3,55 Persen

Tarif Listrik dan Emas Dorong Inflasi Januari 2026 Tembus 3,55 Persen

February 3, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version