KAIRO – Parlemen Mesir mengambil langkah progresif dalam merombak lanskap kebijakan finansial nasionalnya dengan meratifikasi Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (RUU PPN) terbaru menjadi regulasi resmi negara. Langkah berani ini secara radikal memotong tarif PPN untuk sektor instrumen dan alat-alat kesehatan dari tarif standar sebesar 14 persen menjadi hanya 5 persen, sebuah keputusan taktis yang dirancang untuk memulihkan stabilitas jaminan kesehatan publik di tengah tekanan inflasi global.
Amandemen undang-undang perpajakan ini merupakan bagian integral dari paket stimulus ekonomi yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan bersama Otoritas Pajak Mesir melalui serangkaian insentif kemudahan fiskal. Melalui intervensi regulasi ini, Kairo tidak hanya berfokus pada perluasan akses medis publik, melainkan juga berupaya keras menyeimbangkan neraca anggaran negara serta membangun kembali jembatan kepercayaan yang kokoh dengan komunitas bisnis internasional.
Dalam rincian paket undang-undang baru tersebut, insentif pemotongan tarif hingga 5 persen berlaku spesifik bagi pasokan mesin utama serta peralatan pendukung sektor kesehatan makro. Bahkan, sebagai manifestasi nyata dari perlindungan jaring pengaman sosial terhadap pasien kronis, pemerintah Mesir memutuskan untuk sepenuhnya menghapuskan atau membebaskan beban pajak atas mesin cuci ginjal (*dialysis machines*) dari segala bentuk pungutan fiskal.
“Revisi tersebut bertujuan memperkuat transparansi dan keadilan pajak, meningkatkan kepercayaan antara administrasi pajak dan komunitas bisnis, serta menyeimbangkan anggaran negara.”
— Hesham Badawy, Ketua Parlemen Mesir
Retribusi Gas Alam dan Akselerasi Restitusi Pajak Korporasi
Kendati memberikan relaksasi besar bagi industri medis, undang-undang baru ini juga menerapkan pengetatan strategis di sektor energi. Parlemen Mesir resmi mengeluarkan komoditas gas alam dari daftar barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Sebagai gantinya, komoditas energi ini bertransformasi menjadi objek pajak terjadwal yang dikenakan tarif flat sebesar EGP20 per seribu kaki kubik guna memperkuat basis penerimaan dalam negeri.
Akselerasi Likuiditas Bisnis: Regulasi anyar ini mengunci skema percepatan pengembalian pajak (restitusi) menjadi hanya 3 bulan bagi wajib pajak korporasi berskala kecil-menengah dengan omzet tahunan di bawah EGP20 juta (Rp43,42 miliar).
Otoritas Pajak Mesir optimistis bahwa pemangkasan PPN alat kesehatan ini mampu menekan biaya operasional manufaktur perlengkapan medis lokal sekaligus menstimulasi efisiensi biaya layanan bagi masyarakat. Melalui eksekusi reformasi perpajakan yang komprehensif ini, Mesir berambisi menciptakan ekosistem investasi yang ramah bagi korporasi sekaligus menjaga stabilitas ketahanan sosial nasional dari gejolak ekonomi.
