JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat akselerasi yang signifikan pada pos pendapatan dari sektor ekonomi modern. Hingga 31 Maret 2026, total realisasi penerimaan pajak digital di Indonesia berhasil menembus angka Rp4,47 triliun untuk periode kuartal pertama tahun berjalan.
Kelolaan dana fiskal tersebut dihimpun secara berkala melalui empat klaster utama dalam ekosistem niaga elektronik nasional. Instrumen penyusunnya mencakup Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), pajak sektor fintech (peer to peer lending), serta pungutan pajak atas aktivitas transaksi aset kripto.
PPN PMSE Jadi Kontributor Terbesar dan Dinamika Pemungut Global
Sektor PPN PMSE kembali mengukuhkan posisinya sebagai penopang utama dalam draf pendapatan pajak digital sepanjang tahun 2026. Nilai setoran dari klaster ini sukses menyentuh Rp3,09 triliun khusus untuk periode Januari sampai dengan Maret 2026. Dana masif tersebut berhasil dipungut melalui perantara korporasi digital global yang telah resmi ditunjuk oleh pihak otoritas perpajakan.
Saat ini, akumulasi total agen pemungut PPN PMSE yang telah ditetapkan oleh DJP mencapai 262 entitas. Pada bulan lalu, DJP melangsungkan langkah penyesuaian administratif dengan menambah dua penunjukan agen baru serta melakukan dua pencabutan status. Dua korporasi yang baru ditambahkan ke dalam sistem database meliputi Match Group America, LLC dan Ionos Inc.
Sebaliknya, tindakan pencabutan status resmi diberlakukan terhadap entitas Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Di luar penambahan dan pengurangan agen, DJP juga melangsungkan perubahan data identitas terhadap satu entitas, yakni Vorwerk & Co. KMG. Proses pemutakhiran ini dieksekusi sebagai bagian dari program peningkatan akurasi basis data perpajakan.
Setoran SIPP dan Pajak Sektor Fintech Finansial
Pos pendapatan terbesar kedua disumbang oleh sektor pajak SIPP dengan total himpunan penerimaan mencapai Rp906,81 miliar sepanjang kuartal pertama tahun 2026. Aliran dana dari klaster ini bersumber dari dua komponen pajak, yaitu PPh Pasal 22 dan PPN. SIPP sendiri merupakan platform sistem informasi yang berfungsi memfasilitasi pengadaan barang maupun jasa instansi pemerintah melalui penyelenggara PMSE sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022 (PMK 58/2022).
Berada tepat di bawah performa SIPP, sektor pajak fintech memberikan kontribusi nyata dengan nilai setoran hingga bulan Maret sebesar Rp360,38 mIliar. Pasokan penerimaan ini dikontribusikan oleh PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Selain itu, terdapat andil dari PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang mengalir ke Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) serta instrumen PPN Dalam Negeri (DN).
Sejak awal masa implementasinya di tahun 2022, instrumen PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima oleh WPDN dan BUT konsisten menjadi penyumbang terbesar dalam klaster pajak fintech dengan total akumulasi penerimaan mencapai Rp1,35 triliun.
Kinerja Pajak Kripto dan Ketentuan Baru PMK 50/2025
Sektor investasi aset kripto turut memperkuat draf penerimaan pajak digital di tahun 2026 dengan menyumbang nilai sebesar Rp118,31 mIliar sepanjang periode berjalan. Capaian dari ekosistem keuangan tersebut dikumpulkan melalui dua pintu fiskal utama, yakni PPh Pasal 22 serta komponen PPN DN.
Perlu dipahami secara regulasi, penyerahan komoditas aset kripto kini tidak lagi dikenakan objek PPN sebagaimana diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 (PMK 50/2025). Kendati demikian, pemerintah menegaskan bahwa seluruh jenis jasa yang berkaitan erat dengan aktivitas transaksi aset kripto, seperti jasa penyediaan sistem elektronik dan jasa verifikasi transaksi, tetap dikenakan pungutan PPN secara penuh demi menjaga asas keadilan hukum iklim usaha.
