Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan terus dilanjutkan pada RAPBN 2026 untuk memastikan defisit anggaran tetap terkendali. Menurutnya, efisiensi akan diprioritaskan pada program-program yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin,” ujar Prabowo saat menyampaikan pidato RAPBN 2026 pada Kamis (16/8/2025).
Baca juga: PKB Ingatkan Sri Mulyani, Pajak dan Zakat Tak Bisa Disamakan
Menurut Prabowo, penurunan defisit dalam RAPBN 2026 akan tercapai dengan fokus pada pembatasan belanja operasional yang tidak efisien. Salah satu strategi untuk mencapai defisit anggaran 0% pada 2027 atau 2028 adalah dengan terus melakukan efisiensi belanja negara.
Dia juga menekankan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, seperti penciptaan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Kebijakan Efisiensi Berlanjut pada RAPBN 2026
Di hadapan anggota DPR, MPR, dan DPD, Prabowo menyampaikan bahwa target defisit** untuk RAPBN 2026 adalah Rp638,8 triliun atau 2,48% dari PDB. Angka ini lebih rendah dari defisit APBN 2025 yang sebesar 2,53%, dan lebih rendah dibandingkan perkirakan defisit 2025 yang diperkirakan mencapai 2,78%.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk menurunkan defisit ini ke angka yang lebih kecil dengan memastikan belanja negara difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik terbaik untuk rakyat,” ujar Prabowo.
Baca juga: MBG 2026, Uang Pajak Rp335 Triliun
PMK 56/2025: Efisiensi Anggaran Lebih Terarah
Untuk mencapai target ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan PMK 56/2025 yang mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi belanja APBN. PMK ini menekankan agar hasil efisiensi anggaran utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden.
PMK 56/2025 mencakup pemangkasan anggaran di beberapa sektor, seperti:
- Alat tulis kantor (ATK)
- Kegiatan seremonial dan rapat
- Kajian dan analisis
- Diklat dan bimtek
- Honor output kegiatan dan jasa profesi
- Percetakan dan suvenir
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan
Efisiensi untuk Prioritas Presiden
Sri Mulyani juga menekankan bahwa efisiensi belanja ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas Presiden. Penetapan besaran efisiensi anggaran akan didasarkan pada kebijakan efisiensi yang ditetapkan oleh Presiden, sehingga belanja yang tidak mendesak dapat dikurangi untuk memastikan fokus pada prioritas pembangunan.
Baca juga: Cukai Rokok 2026, Sri Mulyani Tunggu Arahan Prabowo
Tantangan dan Harapan Kedepan
Dengan berbagai kebijakan efisiensi yang diterapkan, Prabowo berharap bahwa defisit anggaran dapat ditekan lebih rendah, dengan belanja yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap efisiensi yang terus dilakukan dapat memperkuat daya saing nasional dan menyediakan layanan publik berkualitas yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat Indonesia.
“APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat,” tambahnya.
Informasi Lainnya yang Terkait
Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan fiskal terkait penerbangan, Anda dapat mengunjungi situs resmi
International Civil Aviation Organization (ICAO),
yang memberikan wawasan lebih dalam tentang peraturan pajak global untuk industri penerbangan.
