JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan paket stimulus fiskal baru guna meringankan beban transportasi mobilitas masyarakat selama masa liburan sekolah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN tiket pesawat domestik untuk kelas ekonomi sebesar 100 persen.
Kebijakan fiskal yang memihak publik ini tertuang secara sah di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 (PMK 43/2026). Melalui payung hukum tersebut, pemerintah membebaskan penuh pungutan pajak atas komponen tarif dasar (*base fare*) serta biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*) untuk rute penerbangan di dalam negeri.
Rentang Waktu Keberangkatan dan Batasan Gugurnya Fasilitas
Masyarakat dapat menikmati fasilitas pembebasan pajak ini sepanjang transaksi pembelian dan jadwal keberangkatan berada dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Insentif PPN tiket pesawat ini berlaku khusus untuk periode pembelian tiket mulai tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2026, dengan jadwal penerbangan domestik mulai dari 24 Juni sampai dengan 5 Juli 2026.
Namun, otoritas menetapkan batasan ketat di mana fasilitas ini dinyatakan tidak berlaku apabila jasa penerbangan diserahkan di luar periode jendela pembelian dan penerbangan tersebut. Selain itu, insentif otomatis gugur jika tiket yang dibeli bukan untuk kelas ekonomi, atau apabila pihak maskapai selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) terlambat menyampaikan laporan administratif.
Berdasarkan Pasal 5 PMK 43/2026, badan usaha angkutan udara selaku PKP tetap diwajibkan menyusun daftar rincian transaksi PPN DTP atas penyerahan tiket kelas ekonomi dan menyampaikannya secara elektronik melalui sistem Coretax paling lambat pada 30 September 2026.
Alokasi Anggaran Fiskal dan Diskon Moda Transportasi Massal
Sebelumnya pada akhir Mei 2026, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk menyukseskan program ini. Total dana sebesar Rp472,7 mIliar disiapkan pada tahun anggaran 2026 demi menyokong program insentif selama periode libur sekolah, dengan target jangkauan memfasilitasi hingga 2,3 juta penumpang penerbangan.
Tak hanya fokus pada keringanan PPN tiket pesawat udara, kabinet juga turut memberikan stimulus serupa bagi moda transportasi massal darat dan laut lainnya. Keringanan tersebut meliputi diskon tarif kereta api sebesar 30 persen untuk periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026, serta potongan tarif dasar kapal Pelni sebesar 30 persen yang berlaku mulai 20 Juni sampai 15 Agustus 2026.
Sebagai pelengkap ekosistem konektivitas liburan, pemerintah melalui kementerian terkait juga menetapkan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP. Fasilitas bebas biaya penyeberangan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sepanjang masa liburan, terhitung sejak tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026.