LAKE DISTRICT – Pelaku usaha pariwisata di kawasan taman nasional Lake District menyatakan lebih mendukung penerapan pungutan kendaraan dibandingkan pajak turis untuk tamu yang menginap semalam. Sikap tersebut mengemuka dalam pertemuan Asosiasi Pariwisata Keswick yang dihadiri para pebisnis lokal.
Dalam forum tersebut, mayoritas anggota menyatakan dukungan terhadap pungutan kendaraan sebagai solusi alternatif untuk mendukung pembiayaan infrastruktur dan lingkungan. Ketua Asosiasi Pariwisata Keswick, Gary Lovatt, menyebut kebijakan ini dinilai lebih adil dan berpotensi menghasilkan pendapatan yang lebih besar.
“80% orang datang ke Danau untuk sehari saja, sehingga pungutan kendaraan akan menghasilkan lebih banyak dana dibanding pajak turis yang hanya berlaku untuk tamu menginap.”
— Gary Lovatt
Lake District dikunjungi sekitar 18 juta wisatawan setiap tahun. Lonjakan kunjungan tersebut memberikan kontribusi ekonomi yang besar, tetapi juga menimbulkan tekanan terhadap jalan raya, fasilitas umum, dan kelestarian lingkungan.
Keterbatasan Kewenangan Otoritas Taman Nasional
Meski rapat mendukung gagasan pungutan kendaraan, Otoritas Taman Nasional Lake District (LDNPA) menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan kebijakan tersebut. Steve Ratcliffe, direktur pengembangan berkelanjutan LDNPA, menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk membahas potensi kebijakan di masa mendatang.
Isu ini diperkirakan akan menjadi salah satu agenda pembahasan bersama walikota Cumbria yang akan dipilih pada 2027. Otoritas berharap diskusi lintas lembaga dapat menghasilkan solusi yang berimbang antara kebutuhan pendanaan dan kepentingan masyarakat.
Tekanan Infrastruktur: Sekitar 18 juta pengunjung per tahun memberi tekanan signifikan pada jalan dan lingkungan Lake District.
Liz Weightman, sekretaris Klub Rugby Keswick, menyebut pungutan kendaraan sebagai bentuk “crowdfunding” untuk mendukung kawasan wisata yang memiliki jumlah penduduk tetap relatif sedikit. Menurutnya, beban penyediaan fasilitas tidak seharusnya hanya ditanggung warga lokal.
Kekhawatiran Dampak bagi Warga Lokal
Namun tidak semua pihak sepakat tanpa catatan. Simon Stephens dari Theatre by the Lake mengingatkan bahwa kebijakan semacam ini harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak membebani warga lokal yang tinggal di luar taman nasional namun rutin mengakses fasilitas dan atraksi di kawasan tersebut.
Pandangan serupa disampaikan sejumlah pengunjung. Susan Green dari Wigan mendukung gagasan pungutan kendaraan sebagai kontribusi wajar atas fasilitas yang dinikmati. Sebaliknya, Jonathan Watson dari East Yorkshire menilai kebijakan itu harus diimbangi dengan opsi transportasi umum yang memadai agar tidak membebani pengunjung yang tidak memiliki alternatif selain mobil pribadi.
Baca Juga: RI Sepakat Bebaskan Bea Transmisi Elektronik
Perdebatan mengenai pungutan kendaraan versus pajak turis mencerminkan tantangan klasik daerah wisata populer: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan pendanaan publik dengan daya tarik dan aksesibilitas destinasi. Untuk saat ini, wacana tersebut masih berada pada tahap diskusi, menunggu langkah konkret dari otoritas yang berwenang.
