Berita Pajak Terbaru, Data Lengkap, Analisis Tajam
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Pengadilan Pajak
Sunday, 14 September 2025
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
Berita Pajak Terbaru, Data Lengkap, Analisis Tajam
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Perdana Menteri Bulgaria Pastikan Tak Ada Kenaikan Pajak

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
September 3, 2025
in Internasional
0 0
0
Perdana Menteri Bulgaria Pastikan Tak Ada Kenaikan Pajak
0
SHARES
4
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

SOFIA, Pajaknow.id – Perdana Menteri Bulgaria Rosen Zhelyazkov menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menaikkan tarif pajak maupun iuran jaminan sosial untuk menutup pelebaran defisit anggaran negara. Menurutnya, beban fiskal masyarakat tidak boleh menjadi jalan pintas dalam mengatasi persoalan defisit yang semakin melebar.

“Beban pajak dan jaminan sosial tidak akan naik.” – Rosen Zhelyazkov

Zhelyazkov menampik isu yang menyebutkan adanya rencana kenaikan tarif PPN atau pajak lainnya pada 2026. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal harus dibangun atas dasar transparansi, akuntabilitas, dan dialog terbuka dengan publik serta parlemen.

Baca juga : Perubahan Pajak Bisa Buat Pertanian Cotswolds Tidak Layak

“Jika pemerintah bermaksud meningkatkan beban pajak dan jaminan sosial, hal itu akan disampaikan secara jelas melalui peraturan kabinet, komunikasi resmi, dan pembahasan bersama legislatif. Akhirnya, setiap perubahan akan masuk dalam undang-undang APBN,” kata Zhelyazkov dikutip bnr.bg.

Defisit Anggaran Meningkat Tajam

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, realisasi defisit APBN konsolidasi hingga Juli 2025 mencapai BGN4,28 miliar atau 1,96% dari PDB. Angka ini melonjak drastis dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang hanya BGN972,1 juta. Lonjakan defisit inilah yang kemudian memicu spekulasi kenaikan pajak.

Pemerintah dinilai menghadapi tantangan berat. Di satu sisi, mereka harus menekan defisit agar tetap sesuai target fiskal, namun di sisi lain, mereka berusaha menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.

Baca juga : Malta Naikkan Tarif Pajak Efektif Jadi 15% untuk Perusahaan Multinasional

Usulan Kenaikan Pajak dari Dewan Fiskal

Kekhawatiran atas membengkaknya defisit juga disuarakan oleh Simeon Dyankov, Ketua Dewan Fiskal sekaligus mantan Menteri Keuangan. Ia menilai tanpa langkah tegas, risiko ketidakstabilan fiskal akan semakin besar.

“Pajak konsumsi lebih mudah dipungut dan tidak terlalu mendistorsi ekonomi.” – Simeon Dyankov

Dyankov mengusulkan agar tarif PPN dinaikkan menjadi 22%. Menurutnya, PPN merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling stabil karena berbasis konsumsi, bukan produksi. Tingkat kolektibilitasnya juga tinggi, yakni lebih dari 90%, sehingga bisa menjadi solusi cepat dalam menambah pendapatan negara.

Tantangan Pemerintah

Pemerintah Bulgaria kini berada dalam posisi dilematis. Menolak menaikkan pajak berarti harus mencari alternatif lain, seperti efisiensi belanja negara atau memperluas basis pajak melalui intensifikasi dan digitalisasi administrasi perpajakan. Namun, tekanan publik agar defisit tidak semakin melebar tetap menjadi tantangan besar.

Meski ada usulan kenaikan PPN, Zhelyazkov menegaskan bahwa langkah tersebut bukan pilihan utama. Pemerintah ingin memastikan kebijakan fiskal yang ditempuh tidak memperberat beban masyarakat, melainkan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber terkait:

  • BNR.bg
  • BGNES.com
Tags: BulgariaDefisit AnggaranKebijakan FiskalPajakPPN
Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Next Post
Liberal Demokrasi Kritik Rencana Pajak Warisan Pertanian Inggris

Liberal Demokrasi Kritik Rencana Pajak Warisan Pertanian Inggris

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menjangkau 53 Juta Pelajar Indonesia

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menjangkau 53 Juta Pelajar Indonesia

September 3, 2025
Perubahan Pajak Bisa Buat Pertanian Cotswolds Tidak Layak

Perubahan Pajak Bisa Buat Pertanian Cotswolds Tidak Layak

September 10, 2025
Supertax Deduction Baru Diminati 30 Wajib Pajak

Supertax Deduction Baru Diminati 30 Wajib Pajak

September 3, 2025
Puan Maharani Singgung “Cinta Segitiga” Politik Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

Puan Maharani Singgung “Cinta Segitiga” Politik Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

September 3, 2025
Makan Bergizi Gratis untuk 15 Juta Warga Didukung Pajak Rp8,2T

Makan Bergizi Gratis untuk 15 Juta Warga Didukung Pajak Rp8,2T

0
Hak Angket Bupati Sudewo Pati: 12 Dugaan Pelanggaran

Hak Angket Bupati Sudewo Pati: 12 Dugaan Pelanggaran

0
HUT 80 RI, Mimika Hapus Sanksi Pajak Daerah

HUT 80 RI, Mimika Hapus Sanksi Pajak Daerah

0
PKB Ingatkan Sri Mulyani: Pajak dan Zakat Berbeda, Jangan Disamakan

PKB Ingatkan Sri Mulyani: Pajak dan Zakat Berbeda, Jangan Disamakan

0
Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

September 13, 2025
Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

September 13, 2025
Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

September 13, 2025
Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

September 13, 2025

Recent News

Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

September 13, 2025
Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

September 13, 2025
Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

September 13, 2025
Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

September 13, 2025

Graha Binakrsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C
RT.2/RW.5, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi
Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
(021) 21909087
  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools
  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2025 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Pengadilan Pajak

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Go to mobile version