JAKARTA – Pemerintah terus berupaya memperkuat daya saing sektor manufaktur strategis di tengah ketidakpastian rantai pasok global. Kementerian Keuangan bersama kementerian teknis saat ini tengah merumuskan peraturan menteri keuangan (PMK) baru yang akan memberikan stimulus berupa insentif bea masuk bagi para pelaku industri petrokimia di dalam negeri. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas produksi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa stimulus fiskal ini difokuskan pada pembebasan tarif impor untuk komoditas esensial. Kebijakan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan setelah draf PMK rampung diselaraskan oleh otoritas keuangan. Informasi krusial mengenai kebijakan strategis ini dikutip pada Sabtu (11/7/2026).
Pembebasan Tarif Impor Bahan Baku Plastik dan LPG
Dalam keterangannya, Airlangga memaparkan bahwa fasilitas pembebasan tarif hingga 0% tetap akan digulirkan untuk impor bahan baku plastik. Selain itu, fasilitas serupa berupa bea masuk 0% juga dialokasikan bagi impor *liquefied petroleum gas* (LPG) yang dibutuhkan oleh sektor petrokimia hulu. Rencananya, kebijakan relaksasi impor khusus ini bakal diberlakukan secara efektif selama periode 6 bulan ke depan hingga akhir tahun ini.
“Pemerintah mendorong beberapa insentif, termasuk insentif untuk industri petrochemicals, di mana [tarif] impor bahan baku plastik akan dinolkan dan ini PMK-nya sedang dibuat. Untuk industri petrochemical yang kesulitan bahan baku untuk impor LPG juga kita berikan bea masuk 0% untuk periode 6 bulan ke depan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kebijakan pemberian dua jenis stimulus perpajakan dan kepabeanan ini dirancang murni untuk meringankan beban ongkos produksi industri petrokimia nasional. Otoritas mengambil tindakan cepat ini terutama di tengah kesulitan pemenuhan pasokan bahan baku baku serta gejolak kenaikan harga plastik di pasar internasional yang kian membebani manufaktur lokal.
Menjaga Target Inflasi Nasional dan Dampak Nilai Multiplier
Di samping meringankan beban internal dunia usaha, pemberian insentif bea masuk ini juga mengemban misi makroekonomi yang sangat vital bagi stabilitas harga domestik. Kebijakan ini bertujuan menjaga laju inflasi nasional tetap stabil pada sasaran target 2,5% plus minus 1%. Lonjakan harga plastik dikhawatirkan memicu efek domino berupa kenaikan harga kemasan pembungkus makanan, yang pada akhirnya berimbas mengerek harga produk makanan dan minuman secara luas di pasaran.
Airlangga menyampaikan bahwa intervensi stimulus ini diyakini mampu menekan ongkos produksi industri sekaligus menciptakan *multiplier effect* yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah memproyeksikan pemberian fasilitas kepabeanan ini akan menghasilkan dampak perputaran ekonomi yang nilainya ditaksir mencapai sekitar Rp2,25 triliun.
Namun, implementasi kebijakan ini juga memiliki konsekuensi langsung terhadap postur pendapatan negara dalam jangka pendek yang telah dikalkulasi secara cermat. Otoritas fiskal memproyeksikan negara akan kehilangan potensi penerimaan kepabeanan sekitar Rp360 miliar dalam 1 tahun penuh ketika kebijakan bea masuk 0% untuk impor LPG resmi diberlakukan secara menyeluruh.
