JAKARTA – Rencana pengenaan cukai untuk Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) kembali menjadi sorotan pemerintah dan parlemen. Saat ini, Kementerian Keuangan tengah mematangkan berbagai kajian sebelum kebijakan pungutan baru tersebut dieksekusi.
Keseriusan ini ditegaskan langsung oleh Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ferry Ardiyanto. Menurutnya, proses eksplorasi dan evaluasi terkait wacana cukai MBDK terus diintensifkan dengan menggandeng Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Selain isu cukai, Ferry juga menggarisbawahi pentingnya akurasi data dalam penentuan kebijakan negara. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala guna menekan risiko inclusion error maupun exclusion error.
Kesepakatan Asumsi Makro 2027
Isu cukai MBDK dan pemutakhiran DTSEN tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang APBN 2027. Pertemuan terbuka yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI pada Kamis (3/9) ini melibatkan Kemenkeu, Bank Indonesia, dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah merinci, rapat tersebut telah menyetujui sejumlah postur pembiayaan, defisit, hingga pendapatan negara. Khusus untuk Asumsi Dasar Ekonomi Makro, laju inflasi dipatok pada level 2,5 persen (yoy) dan pertumbuhan ekonomi ditargetkan menyentuh 6 persen (yoy).
Untuk indikator lainnya, nilai tukar rupiah diasumsikan berada di angka Rp17.500 per dolar AS. Selanjutnya, target lifting minyak bumi disepakati sebanyak 612,5 ribu barel per hari, disusul proyeksi suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Target Pengentasan Kemiskinan dan Kesejahteraan
Tidak hanya indikator makro, Komisi XI DPR RI sebelumnya juga telah merampungkan kesepakatan terkait sasaran pembangunan. Angka kemiskinan ekstrem ditargetkan turun drastis hingga rentang 0 persen sampai 0,5 persen, sementara tingkat kemiskinan umum dipatok di angka 6,0 persen hingga 6,5 persen.
Pemerintah menargetkan Indeks Modal Manusia berada pada level 0,575 dan Rasio Gini di kisaran 0,360 sampai 0,365. Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka, posisinya diharapkan bisa ditekan ke angka 4,30 persen hingga 4,87 persen.
Dari sisi ketahanan pangan dan kesejahteraan produsen sektor hulu, target Indeks Kesejahteraan Petani berada di posisi 0,8038. Angka tersebut dibarengi dengan penetapan target Nilai Tukar Nelayan di level 106–110 serta Nilai Tukar Petani pada kisaran 126–128.
Sumber: Kementerian Keuangan.