JAKARTA – Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi menjadi salah satu aspek penerimaan negara yang mendapat perhatian dalam ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Melalui aturan tersebut, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan negara, termasuk pemeriksaan khusus yang berkaitan dengan restitusi pajak.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pengawasan terhadap restitusi tetap berjalan dengan memperhatikan hak wajib pajak. Pemerintah menghormati hak wajib pajak untuk mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selama prosesnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ketentuan mengenai kewenangan pemeriksaan tersebut tercantum dalam Pasal 37 UU APBN 2027. Pasal ini mengatur kewenangan Menteri Keuangan untuk memeriksa penerimaan negara, termasuk melalui pemeriksaan khusus atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Dokumen dan Transaksi Menjadi Bagian dari Pemeriksaan
Dalam proses pemeriksaan restitusi, aspek kepatuhan menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Pemeriksaan dapat mencakup penelusuran faktur, transaksi, hingga keterkaitan antara wajib pajak dan pihak lain yang berhubungan dengan pengajuan pengembalian pajak.
Penelusuran tersebut berkaitan dengan upaya memastikan bahwa permohonan restitusi memiliki dasar yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pengelolaan restitusi ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Hak Wajib Pajak dan Kondisi Dunia Usaha Tetap Diperhatikan
Selain memastikan kepatuhan, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi sektor usaha dalam pelaksanaan kebijakan restitusi. Industri yang berorientasi ekspor dan sektor padat karya menjadi perhatian karena memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekspor serta penyerapan tenaga kerja.
Perhatian terhadap sektor tersebut berjalan beriringan dengan pengawasan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pemerintah mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan sekaligus menghormati hak wajib pajak yang mengajukan restitusi.
Suahasil menyampaikan penjelasan mengenai ketentuan tersebut di kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa (29/9/2026). Pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan restitusi tetap memperhatikan hak wajib pajak, sementara pemeriksaan dilakukan dalam kerangka pengawasan penerimaan negara.
Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 37 UU APBN 2027, pemeriksaan penerimaan negara dapat mencakup pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kepatuhan perpajakan dan pengelolaan restitusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumber: DetikFinance – Restitusi Pajak Kini Bisa Diaudit Khusus, Suahasil Jawab Begini.