JAKARTA – Pemerintah secara resmi mulai mematangkan rancangan ekonomi untuk periode mendatang yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027 (KEM-PPKF). Dokumen strategis ini akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan tema besar untuk KEM-PPKF 2027, yakni “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”. Melalui tema ini, instrumen kebijakan fiskal 2027 diarahkan secara penuh untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya kuat, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Rachmat menegaskan bahwa efektivitas anggaran menjadi prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dalam belanja negara memiliki output serta dampak yang nyata bagi masyarakat luas.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja benar-benar punya output yang jelas dan berdampak,” tegas Rachmat dalam Rakorbangpus 2026 Penyusunan RKP 2027, dikutip Jumat (8/5/2026).
Strategi Keluar dari Middle Income Trap
Arah kebijakan fiskal 2027 ini dirancang selaras dengan misi Asta Cita yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Target besarnya meliputi pertumbuhan ekonomi hingga 8%, pengentasan kemiskinan menuju 0%, serta peningkatan produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Untuk mencapai sasaran pertumbuhan 8% pada tahun 2029, ekonomi pada tahun depan dipatok mampu tumbuh di kisaran 5,9% hingga 7,5%. Rachmat menyoroti urgensi pertumbuhan tinggi ini sebagai tiket utama agar Indonesia bisa lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) yang telah menjerat sejak 1993.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa peta jalan menuju target tersebut makin terukur berkat adanya Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2026-2029. PKPN ini mencakup 8 klaster dan 60 program strategis yang akan dijalankan oleh pemerintah sebagai katalis kesejahteraan.
Sinergi Fiskal, Moneter, dan Investasi Strategis
Dalam implementasi kebijakan fiskal 2027, pemerintah akan mengoptimalkan pendapatan negara tanpa mengabaikan disiplin fiskal yang ketat. Selain itu, terdapat pembagian peran yang jelas antara pengelolaan dana anggaran dan investasi strategis.
Juda Agung menjelaskan bahwa jika sebelumnya investasi pemerintah dominan dilakukan melalui jalur fiskal, kini peran tersebut akan didukung oleh BPI Danantara sebagai “sayap” baru investasi. Danantara bertugas menjadi pengungkit peran swasta dan mendukung APBN dalam investasi strategis nasional.
Bank Indonesia (BI) juga turut berperan aktif dalam menyediakan likuiditas perbankan yang cukup serta mengupayakan biaya modal yang rendah bagi sektor swasta. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat realisasi program-program prioritas pemerintah.
Rencananya, pemerintah akan menyerahkan dokumen KEM-PPKF yang memuat detail kebijakan fiskal 2027 ini kepada DPR pada 20 Mei 2026 mendatang untuk memulai pembahasan resmi tingkat legislatif.
