JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan prosedur ketat bagi wajib pajak yang masih memilih untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam bentuk formulir kertas secara langsung ke kantor pajak. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-3/PJ/2026, petugas berwenang tidak akan segan mengembalikan dokumen fisik tersebut jika kedapatan tidak memenuhi standar pelaporan yang telah dibakukan.
Proses penolakan dan pengembalian formulir pelaporan ini diatur secara eksplisit demi menjaga tertib administrasi. Merujuk pada ketentuan yang ada, pelaporan secara langsung bermakna bahwa dokumen disetorkan dalam wujud fisik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), atau titik layanan lain yang direstui oleh Dirjen Pajak.
“Dalam hal SPT yang disampaikan secara langsung tidak memenuhi ketentuan… petugas penerima SPT mengembalikan dokumen tersebut secara langsung kepada wajib pajak.”
— Pasal 15 Ayat (3) PER-3/PJ/2026
3 Poin Kritis Pengecekan Formulir Fisik
Agar dokumen tidak dikembalikan, wajib pajak harus memahami bahwa petugas loket akan menjalankan tiga lapis verifikasi utama. Langkah pertama adalah proses validasi awal yang sangat krusial. Petugas akan memastikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tertera valid, mengecek riwayat bahwa SPT tersebut belum pernah disetorkan sebelumnya, serta mengonfirmasi bahwa penyetor bukanlah wajib pajak yang diwajibkan menggunakan sistem pelaporan elektronik (e-Filing).
Memasuki tahap kedua, ketelitian pengisian akan diuji. Petugas pajak akan meneliti isi formulir untuk memastikan seluruh kelengkapan dokumen telah memenuhi persyaratan mutlak yang dijabarkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) dari aturan yang sama.
Sementara itu, bagi wajib pajak yang datang untuk menyerahkan formulir pembetulan SPT, tahapan ketiga akan diberlakukan. Petugas bakal mendalami kembali draf fisik tersebut untuk memastikan tingkat kepatuhannya selaras dengan amanat Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).
Penerbitan Tanda Terima: Bukti Penerimaan Surat (BPS) hanya akan dicetak dan diberikan kepada wajib pajak jika seluruh aspek penelitian—mulai dari validitas NPWP hingga kelengkapan tata cara pengisian—dinyatakan lolos verifikasi tanpa cela.
Dengan adanya standar operasional yang terukur ini, masyarakat diimbau untuk meneliti ulang kelengkapan lampiran dan keakuratan data sebelum membawa formulir SPT kertas ke loket pelayanan KPP terdekat.
