STOCKHOLM – Pemerintah Swedia secara resmi menggelar uji publik (public consultation) atas usulan penyusunan ulang kerangka kerja sama administrasi perpajakan Uni Eropa atau Directive on Administrative Cooperation (DAC recast proposal). Inisiatif strategis yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan Swedia pada 6 Juli 2026 ini bertujuan menyatukan seluruh regulasi perpajakan yang selama ini terpisah menjadi satu instrumen hukum tunggal yang terintegrasi.
Langkah deregulasi dan unifikasi hukum fiskal ini dirancang oleh Komisi Eropa untuk memangkas kebingungan birokrasi, menekan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha, serta memperkuat transparansi data pajak antarnegara anggota di kawasan Eropa.
Baca Juga: Pajak Daerah DKI Tetap Aman Pasca-Kebakaran, Pemprov Aktifkan Backup Digital dan Skema STS
Konsolidasi ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi tata kelola pajak internasional, di mana integrasi sistem pelaporan akan memfasilitasi pertukaran data perpajakan secara lebih presisi dan efisien di seluruh wilayah Uni Eropa.
“Pembaruan skema DAC recast ditujukan untuk menyatukan aturan administrasi perpajakan Uni Eropa agar lebih ringkas, transparan, dan tidak memberatkan pelaku usaha.”
— Kementerian Keuangan Swedia
Simplifikasi Pelaporan DAC4 Hingga DAC7 dan Tenggat Masukan Publik
Draf *DAC recast* ini mencakup penyederhanaan kewajiban pelaporan perpajakan yang sebelumnya diatur terpisah dalam skema DAC1, DAC4, DAC6, DAC7, hingga DAC9. Reformasi ini berdampak langsung pada mekanisme notifikasi wajib pajak, aturan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure rules*), pelaporan otomatis platform digital, hingga pertukaran laporan per negara (*Country-by-Country Reporting*).
Penyederhanaan Kepatuhan: DAC recast menyatukan regulasi transparansi perpajakan lintas negara, mencakup kewajiban notifikasi wajib pajak hingga skema pelaporan platform digital.
Pemerintah Swedia memberikan kesempatan luas bagi para pelaku industri, profesional perpajakan, dan publik untuk memberikan tanggapan serta masukan tertulis hingga 6 Oktober 2026. Hasil masukan tersebut bakal menjadi acuan penting bagi Swedia dalam menentukan posisi negosiasi dan ratifikasi kebijakan perpajakan di tingkat Uni Eropa.
