Berita Pajak Terbaru, Data Lengkap, Analisis Tajam
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Pengadilan Pajak
Sunday, 14 September 2025
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
Berita Pajak Terbaru, Data Lengkap, Analisis Tajam
No Result
View All Result
Home Berita Regional

Optimalkan Pajak Daerah, Depok Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Johannes Albert by Johannes Albert
August 20, 2025
in Regional
0 0
0
Optimalkan Pajak Daerah, Depok Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
0
SHARES
6
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

DEPOK, PajakNow.id — Kamis, 14 Agustus 2025

Pemerintah Kota Depok terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan memaksimalkan potensi
pendapatan asli daerah (PAD). Wali Kota Depok Supian Suri meminta seluruh
organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
sebagai sumber utama PAD.

“Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Dengan PAD yang optimal, kita
dapat lebih maksimal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat,” kata Supian, yang dikutip pada Kamis
(14/8/2025).

Upaya Maksimalisasi Pajak Daerah

Untuk mendukung peningkatan PAD, Supian mendorong Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk bekerja lebih keras
dalam menjalin koordinasi antar-OPD. Menurutnya, koordinasi yang solid antar bagian yang mengelola pajak sangat
penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak.

“Potensi yang ada di Depok harus terus digali. Jangan berpuas diri jika target tercapai, lakukan evaluasi secara berkala
dan terus mencari cara agar PAD terus meningkat,” lanjut Supian.

“Dengan pendapatan yang optimal, kita akan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih
efisien bagi masyarakat Depok.”

Fokus pada Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan PAD. Supian berharap adanya
keselarasan antara potensi pajak dan pengenaan pajak daerah agar pendapatan terus meningkat.

Penerapan strategi pajak yang adil dan efisien merupakan kunci untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik
di kota ini. Supian menambahkan, untuk mencapai target PAD yang realistis, diperlukan perhatian pada kebijakan makroekonomi daerah,
termasuk struktur ekonomi, tingkat kemiskinan, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi.


Baca juga: Pajak Daerah Kuningan Naik, Pariwisata Jadi Pendorong

Kebijakan Makroekonomi untuk Peningkatan PAD

Sesuai dengan Pasal 102 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(HKPD), penetapan target PAD dalam APBD harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

  • Struktur ekonomi daerah
  • Proyeksi pertumbuhan ekonomi
  • Ketimpangan pendapatan
  • Indeks pembangunan manusia
  • Kemandirian fiskal
  • Tingkat pengangguran dan kemiskinan
  • Daya saing daerah

Kesimpulan dan Harapan untuk Masa Depan

Pemerintah Kota Depok berharap melalui pengoptimalan pajak daerah dan retribusi daerah, kualitas layanan publik di Kota Depok dapat
terus ditingkatkan. Dengan pengelolaan PAD yang lebih baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal, menciptakan
masyarakat yang sejahtera, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.


Baca juga: HUT 80 RI, Mimika Hapus Sanksi Pajak Daerah

Informasi yang Terkait

Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan fiskal daerah, Anda dapat mengunjungi situs resmi
Kementerian Keuangan Thailand atau melihat berbagai pembaruan dari
Kompas mengenai kebijakan fiskal di Indonesia.

Tags: APBDDepokKebijakan FiskalKementerian KeuanganLayanan PublikOptimasi PajakPADPajak DaerahPengelolaan PajakRetribusi Daerah
Johannes Albert

Johannes Albert

Next Post
NIGERIA Rezim Baru, Beban Pajak Sektor Penerbangan di Negara Ini Makin Berat

NIGERIA Rezim Baru, Beban Pajak Sektor Penerbangan di Negara Ini Makin Berat

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menjangkau 53 Juta Pelajar Indonesia

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menjangkau 53 Juta Pelajar Indonesia

September 3, 2025
Perubahan Pajak Bisa Buat Pertanian Cotswolds Tidak Layak

Perubahan Pajak Bisa Buat Pertanian Cotswolds Tidak Layak

September 10, 2025
Supertax Deduction Baru Diminati 30 Wajib Pajak

Supertax Deduction Baru Diminati 30 Wajib Pajak

September 3, 2025
Puan Maharani Singgung “Cinta Segitiga” Politik Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

Puan Maharani Singgung “Cinta Segitiga” Politik Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

September 3, 2025
Makan Bergizi Gratis untuk 15 Juta Warga Didukung Pajak Rp8,2T

Makan Bergizi Gratis untuk 15 Juta Warga Didukung Pajak Rp8,2T

0
Hak Angket Bupati Sudewo Pati: 12 Dugaan Pelanggaran

Hak Angket Bupati Sudewo Pati: 12 Dugaan Pelanggaran

0
HUT 80 RI, Mimika Hapus Sanksi Pajak Daerah

HUT 80 RI, Mimika Hapus Sanksi Pajak Daerah

0
PKB Ingatkan Sri Mulyani: Pajak dan Zakat Berbeda, Jangan Disamakan

PKB Ingatkan Sri Mulyani: Pajak dan Zakat Berbeda, Jangan Disamakan

0
Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

September 13, 2025
Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

September 13, 2025
Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

September 13, 2025
Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

September 13, 2025

Recent News

Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

September 13, 2025
Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

September 13, 2025
Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

September 13, 2025
Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

September 13, 2025

Graha Binakrsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C
RT.2/RW.5, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi
Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
(021) 21909087
  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools
  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2025 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Pengadilan Pajak

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Go to mobile version