Berita Pajak Terbaru, Data Lengkap, Analisis Tajam
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Pengadilan Pajak
Saturday, 13 September 2025
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
Berita Pajak Terbaru, Data Lengkap, Analisis Tajam
No Result
View All Result
Home Literasi Perpajakan Edukasi Perpajakan

Nonaktif atau Hapus NPWP, Mana Pilihan Tepat?

Johannes Albert by Johannes Albert
September 9, 2025
in Edukasi Perpajakan
0 0
0
Nonaktif atau Hapus NPWP, Mana Pilihan Tepat?
0
SHARES
5
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Dalam praktik administrasi perpajakan, banyak Wajib Pajak (WP) orang pribadi dihadapkan pada pilihan penting:
apakah sebaiknya mengajukan status Wajib Pajak Nonaktif atau langsung menghapus NPWP?
Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada kondisi aktual WP serta tujuan administratif yang ingin dicapai.

Artikel ini akan mengulas perbedaan mendasar, prosedur, hingga rekomendasi terbaik berdasarkan regulasi terbaru dalam
PER-7/PJ/2025.

Apa Itu Wajib Pajak Nonaktif?

WP Nonaktif adalah individu yang masih memiliki NPWP, namun statusnya dihentikan sementara.
Artinya, WP tidak wajib lapor SPT dan tidak terkena sanksi perpajakan selama status ini berlaku.

Status Nonaktif bisa diajukan sendiri oleh WP atau ditetapkan langsung oleh DJP secara jabatan.

Apa Itu Penghapusan NPWP?

Penghapusan NPWP adalah proses administratif untuk menonaktifkan NPWP secara permanen.
Jika NPWP sudah dihapus, WP tidak lagi terdaftar di DJP dan harus mendaftar ulang bila ingin aktif kembali di masa depan.

“Nonaktif lebih praktis untuk berhenti sementara, sedangkan hapus NPWP cocok bagi WP yang benar-benar berhenti selamanya.”

Perbedaan Wajib Pajak Nonaktif dan Penghapusan NPWP

AspekWajib Pajak NonaktifPenghapusan NPWP
PermohonanDiajukan oleh WP atau ditetapkan secara jabatanDiajukan oleh WP/wakil/kuasa atau dilakukan secara jabatan
Pemeriksaan DJPTidak, hanya dilakukan penelitianWajib pemeriksaan
Dokumen PendukungMinimal, tergantung kondisiBanyak dan beragam tergantung kategori WP
Jangka Waktu KeputusanMaksimal 5 hari kerja setelah BPE/BPS terbit6–12 bulan tergantung kategori WP
Akibat AdministratifWP tetap tercatat dengan status NonaktifNPWP dihapus permanen, WP tidak lagi terdaftar di DJP
Kewajiban PajakTidak wajib lapor SPT dan bebas sanksi selama NonaktifSama, namun bersifat final
Pengaktifan KembaliBisa diajukan kembali oleh WPTidak bisa, harus daftar ulang dengan NPWP baru

Rekomendasi Berdasarkan Kondisi Wajib Pajak

Kondisi Wajib PajakSaran
Tidak punya penghasilan tetapAjukan status Nonaktif
Menutup usaha sementaraAjukan status Nonaktif
Pindah ke luar negeri sementaraAjukan status Nonaktif
Sudah meninggalkan Indonesia selamanyaAjukan penghapusan NPWP
Sudah meninggal tanpa warisanAjukan penghapusan NPWP oleh ahli waris
Tidak aktif 5 tahun tanpa SPTAkan ditetapkan Nonaktif secara jabatan

Mana yang Lebih Tepat?

Pilih Nonaktif bila masih ada rencana untuk kembali berusaha atau bekerja di Indonesia,
sehingga tidak repot dengan pemeriksaan dan dokumen panjang.

Pilih Hapus NPWP bila benar-benar sudah tidak lagi menjadi subjek pajak,
misalnya sudah pindah permanen ke luar negeri, perusahaan dibubarkan, atau WP meninggal dunia.

Kesimpulan

Memilih antara status Nonaktif dan hapus NPWP bukan soal mana yang lebih mudah,
tetapi soal kebutuhan dan rencana ke depan. Pastikan mempertimbangkan kondisi pribadi,
kewajiban administrasi, serta dokumen pendukung sebelum memutuskan.

Baca Juga:

  • Dividen Bebas Pajak: Ketentuan & Syarat Investasi (PMK 18/2021)
  • Indonesia Terapkan Global Minimum Tax 15% lewat PMK 136/2024
Johannes Albert

Johannes Albert

Next Post
Pajak OPPT: Panduan untuk Pengusaha Orang Pribadi

Pajak OPPT: Panduan untuk Pengusaha Orang Pribadi

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menjangkau 53 Juta Pelajar Indonesia

Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menjangkau 53 Juta Pelajar Indonesia

September 3, 2025
Perubahan Pajak Bisa Buat Pertanian Cotswolds Tidak Layak

Perubahan Pajak Bisa Buat Pertanian Cotswolds Tidak Layak

September 10, 2025
Supertax Deduction Baru Diminati 30 Wajib Pajak

Supertax Deduction Baru Diminati 30 Wajib Pajak

September 3, 2025
Puan Maharani Singgung “Cinta Segitiga” Politik Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

Puan Maharani Singgung “Cinta Segitiga” Politik Aspirasi, Anggaran, dan Aturan

September 3, 2025
Makan Bergizi Gratis untuk 15 Juta Warga Didukung Pajak Rp8,2T

Makan Bergizi Gratis untuk 15 Juta Warga Didukung Pajak Rp8,2T

0
Hak Angket Bupati Sudewo Pati: 12 Dugaan Pelanggaran

Hak Angket Bupati Sudewo Pati: 12 Dugaan Pelanggaran

0
HUT 80 RI, Mimika Hapus Sanksi Pajak Daerah

HUT 80 RI, Mimika Hapus Sanksi Pajak Daerah

0
PKB Ingatkan Sri Mulyani: Pajak dan Zakat Berbeda, Jangan Disamakan

PKB Ingatkan Sri Mulyani: Pajak dan Zakat Berbeda, Jangan Disamakan

0
Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

September 13, 2025
Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

September 13, 2025
Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

September 13, 2025
Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

September 13, 2025

Recent News

Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

Transformasi Sistem Pajak Dividen di Indonesia: Akhir Pajak Berganda

September 13, 2025
Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

Korsel Urungkan Revisi Pajak Capital Gain Saham, Ambang Tetap KRW5 Miliar

September 13, 2025
Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

Insentif PPh 21 DTP Bakal Diperluas, Pemerintah Gas Daya Beli Jelang Akhir Tahun

September 13, 2025
Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

Menkeu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke 5 Bank Himbara, Gas Likuiditas & Kredit

September 13, 2025

Graha Binakrsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C
RT.2/RW.5, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi
Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940
(021) 21909087
  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools
  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2025 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
    • Studi Kasus
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan MA
    • Pengadilan Pajak

© 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Go to mobile version