BERLIN, – Tiga negara bagian kuat di Jerman — Bavaria, Hesse, dan Rhine-Westphalia Utara — kini menyerukan agar pemerintah federal menunda penerapan Pajak Minimum Global sesuai GloBE rules. Langkah ini muncul di tengah kebuntuan diplomatik karena Amerika Serikat belum mau ikut serta dalam rezim tersebut.
“Pajak minimum global hanya bisa berhasil bila negara dengan ekonomi besar berpartisipasi.”
— Menteri Keuangan Bavaria, Albert Furacker
Menurut Albert Furacker (Bavaria), tindakan Jerman semata-mata akan merugikan bila AS tidak ikut bermain. “Kalau negara dengan bobot ekonomi tinggi menolak, penerapan GloBE menjadi tidak realistis,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa GloBE sudah sangat rumit, dan penambahan aturan demi AS justru mempersulit penyederhanaan jangka pendek.
Baac Juga : Taiwan Bebaskan Pajak bagi Penghasilan Rp28 Juta/bulan
Menteri Keuangan Hesse, Alexander Lorz, menyuarakan sentiment serupa. Dia mendesak agar penundaan diterapkan sampai mayoritas negara anggota OECD mengadopsi rezim pajak tersebut. “Jika perusahaan AS diberi perlakuan berbeda, Jerman akan kehilangan daya tarik sebagai lokasi investasi,” ujar Lorz.
Latar Belakang dan Kontroversi
Beberapa waktu lalu, negara-negara G-7, termasuk Jerman, menyetujui sistem side-by-side, yang memungkinkan penerapan GloBE rules dan GILTI (Global Intangible Low-Taxed Income) secara bersamaan. Dalam kesepakatan itu, grup perusahaan asal AS dikecualikan dari income inclusion rule (IIR) dan undertaxed payment rule (UTPR). Kondisi ini memicu pertanyaan besar: bagaimana mungkin GloBE dapat efektif ketika AS banyak mendapat pengecualian?
Disebutkan bahwa Kanselir Jerman, Friedrich Merz, pernah menyatakan bahwa tanpa AS, pelaksanaan pajak minimum global akan sulit — pandangan yang senada dengan tuntutan tiga negara bagian. Namun, pernyataan itu berbeda dengan posisi Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, yang tetap berkomitmen pada penerapan GloBE sesuai perjanjian Inclusive Framework.
Baca Juga: Mulai 2030, Swiss Siap Pungut Pajak Mobil Listrik
Implikasi & Tantangan
- Penundaan bisa memicu ketidakpastian fiskal di tingkat negara bagian dan nasional
- Daya saing perusahaan Eropa terhadap perusahaan AS terancam
- Regulasi GloBE yang kompleks makin sulit dijalankan bila diterapkan secara sepihak
Sementara itu, Jerman tengah membuka public consultation untuk pelaksanaan pajak minimum 15% di dalam negeri, di tengah tekanan agar langkah ini tetap sejalan dengan regulasi internasional. Sumber Bloomberg Tax
