JAKARTA – Sebagai tulang punggung keberhasilan sistem self assessment, topik kepatuhan pajak kerap menjadi sorotan utama dalam dunia usaha. OECD menekankan bahwa iklim kepatuhan pajak dapat membaik apabila otoritas pajak secara akurat memperlakukan wajib pajak sesuai dengan tingkat kepatuhannya. Salah satu instrumen yang kini mulai diadopsi secara global untuk memetakan perilaku tersebut adalah Tax Control Framework (TCF).
Guna memetakan perilaku kepatuhan dan perlakuan yang tepat, paradigma kepatuhan kooperatif digadang menjadi solusi. Kepatuhan kooperatif diartikan sebagai hubungan yang lebih mengutamakan kolaborasi dibandingkan konfrontasi, berlandaskan saling percaya dibandingkan kepatuhan yang dipaksakan. Di banyak negara, persyaratan utama untuk memasuki level hubungan ini adalah wajib pajak harus memiliki sistem pengendalian internal perpajakan yang mumpuni.
Pentingnya Tax Control Framework dalam penerapan kepatuhan kooperatif juga diakui oleh Ditjen Pajak (DJP). DJP bahkan telah memasukkan TCF sebagai instrumen kepatuhan kooperatif dalam rencana strategis 2025-2029 yang dimuat dalam KEP-252/PJ/2025. Langkah ini menunjukkan keseriusan otoritas pajak Indonesia untuk beralih dari paradigma konfrontatif ke kolaboratif.
Definisi dan Fungsi Tax Control Framework
Pada 2016, OECD menerbitkan publikasi bertajuk “Cooperative Tax Compliance Building Better Tax Control Frameworks” sebagai panduan operasional. Berdasarkan publikasi tersebut, TCF didefinisikan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang menjamin keakuratan dan kelengkapan laporan pajak serta pengungkapan yang dilakukan oleh wajib pajak.
TCF mencakup pengendalian atas seluruh proses dan transaksi internal perusahaan yang memiliki konsekuensi pajak. Melalui kerangka ini, perusahaan dapat menunjukkan kemampuan sistem kontrol internal dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko pajak. Tujuannya adalah memberikan jaminan yang dapat diverifikasi bahwa risiko tidak muncul karena kurangnya kontrol atau ketidakpahaman internal.
Dengan memiliki TCF, wajib pajak dapat menunjukkan kepada otoritas tentang bagaimana kontrol atas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dilakukan, termasuk perbaikan atas kekeliruan yang mungkin timbul akibat lemahnya sistem internal.
Enam Poin Krusial dalam Merancang TCF
OECD menekankan bahwa tidak ada standar tunggal yang berlaku sama untuk semua perusahaan (no one size fits all). Namun, terdapat enam poin krusial yang menjadi panduan dalam merancang Tax Control Framework di internal perusahaan:
- Penetapan Strategi Pajak: Arahan dari dewan direksi terkait pengelolaan risiko dan kebijakan pelaporan.
- Penerapan Komprehensif: TCF harus menjangkau seluruh aktivitas perusahaan, baik transaksi rutin maupun nonrutin.
- Pembagian Tanggung Jawab: Kejelasan peran antara Dewan Direksi, manajemen senior, dan departemen pajak.
- Dokumentasi Proses: Seluruh elemen kontrol seperti approval, otorisasi, dan rekonsiliasi harus terdokumentasi.
- Pengujian Berkala: Proses monitoring dan pengujian efektivitas TCF, yang dapat melibatkan auditor internal maupun eksternal.
- Pemberian Jaminan: Hasil akhir yang membuktikan bahwa risiko pajak terkendali sehingga laporan pajak dapat diandalkan.
Contoh Penerapan TCF di Singapura: Program CTRM
Singapura menjadi salah satu negara yang telah mewajibkan Tax Control Framework melalui program Tax Risk Management & Control Framework for Corporate Income Tax (CTRM). Program ini ditujukan bagi perusahaan besar dan multinasional untuk menunjukkan tata kelola pajak yang baik kepada otoritas pajak Singapura (IRAS).
Wajib pajak di Singapura harus melakukan peninjauan mandiri melalui CTRM Checklist yang mencakup struktur tata kelola, pengendalian tingkat entitas, hingga pengendalian pelaporan pajak. Status CTRM memberikan manfaat nyata, seperti pembebasan denda satu kali untuk pengungkapan sukarela atas kesalahan PPh Badan atau withholding tax tahun-tahun sebelumnya.
Di Indonesia, wajib pajak yang memiliki TCF yang efektif berpotensi mendapatkan kepastian hukum lebih awal dan perlakuan khusus. Manfaat tersebut dapat berupa pelayanan layaknya nasabah prioritas, status wajib pajak berisiko rendah, hingga pengurangan frekuensi pemeriksaan post-factum.
Kesimpulan: Menciptakan Kepercayaan yang Terjustifikasi
Secara ringkas, Tax Control Framework adalah jembatan menuju kepatuhan kooperatif. Dengan transparansi yang didukung dokumen TCF, hubungan antara wajib pajak dan otoritas dapat berlandaskan kerja sama dan saling percaya. Hal ini memungkinkan pendeteksian kesalahan lebih awal dan membuktikan bahwa kekeliruan bukan hasil dari kelalaian sistemis.
