“Dengan zero tax di awal, mereka bisa menaruh uangnya di sini. Setelah dana itu berkembang di dalam negeri, barulah dikenai pajak,” jelas Luhut. — Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN
Baca Juga: Menkeu Luncurkan ‘Lapor Pak Purbaya’, Warga Bisa Adukan Oknum Pajak & Bea Cukai
Family Office Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%
Luhut optimistis pembentukan family office akan membawa dana besar dari para miliarder dunia ke Indonesia. Dengan tambahan modal swasta tersebut, ia yakin target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dapat tercapai lebih cepat.
Ia menilai peranan APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini hanya sekitar 10–15%. Karena itu, pendorong utama pertumbuhan harus datang dari investasi swasta, bukan dari belanja negara.
“Kalau kita mau bergerak cepat, ya harus libatkan swasta. APBN itu porsinya kecil. Jadi, tugas pemerintah memastikan iklim investasi kondusif,” ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Terus Sederhanakan Regulasi Demi Dorong Kemudahan Berusaha
Investor Dunia Mulai Melirik Indonesia
Luhut mengklaim sejumlah investor global telah menunjukkan ketertarikan, termasuk CEO Bridgewater Associates Ray Dalio. Menurutnya, negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi contoh sukses penerapan konsep family office, meski saat ini kapasitasnya sudah terbatas.
“Banyak orang kaya dunia cari tempat baru untuk menempatkan dananya. Mereka ingin Indonesia jadi alternatif baru setelah Singapura dan UEA,” ucapnya.
Luhut menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan berbagai kajian untuk memastikan family office berjalan efektif. Salah satu permintaan calon investor adalah agar Indonesia mengadopsi sistem hukum common law yang memberikan kepastian hukum berbasis preseden (jurisprudensi).
Untuk itu, DEN sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung guna menilai peluang penerapan sistem tersebut. Selain itu, Luhut juga telah berbicara dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk merumuskan regulasi yang menarik dan aman bagi investor.
Baca Juga: Ratusan Pemda Teken Kerja Sama Siap Bertukar Data Pajak dengan DJP
Luhut dan Purbaya Sepakat: Tak Gunakan Dana Publik
Gagasan pembentukan family office sebenarnya telah digagas Luhut sejak Juni 2024 saat masih menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi. Namun belakangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk mendanai proyek tersebut.
“Saya sudah dengar lama itu-itu, tetapi biar saja kalau Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya enggak akan alihkan anggaran ke sana,” ujar Purbaya beberapa waktu lalu.
Pernyataan tersebut, menurut Luhut, sejalan dengan visi awal DEN yang memang menekankan peran swasta. Ia menegaskan kembali bahwa pemerintah hanya bertugas menyediakan kebijakan, sementara sumber dananya berasal dari investor global.
“Kita harus pastikan kebijakan yang ramah investasi. Family office ini bukan proyek negara, tapi wadah agar uang besar dunia mau masuk dan stay di Indonesia,” pungkasnya.
