BANJARMASIN – KPP Pratama Banjarmasin mendorong wajib pajak memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Melalui kebijakan tersebut, penghapusan sanksi pajak dapat mencapai 100 persen untuk kondisi tertentu apabila wajib pajak memenuhi persyaratan dan periode pemenuhan yang ditetapkan.
Kepala KPP Pratama Banjarmasin La Ode Irfah Firdaus mengingatkan wajib pajak di Kota Banjarmasin agar tidak menunda penyelesaian kewajiban perpajakan. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan, antara lain, oleh wajib pajak yang masih memiliki SPT yang belum disampaikan, pajak yang belum dibayar, atau SPT yang perlu dibetulkan.
Cakupan Sanksi dan Periode Pemenuhan
PMK 71/2026 merupakan perubahan atas PMK 118/2024. Ketentuannya mencakup pengurangan atau penghapusan sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa sampai dengan Masa Pajak September 2026.
Fasilitas tersebut juga mencakup pembetulan SPT secara sukarela, keterlambatan pembayaran pajak, serta sanksi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Besaran pengurangan tidak sama untuk setiap kasus karena bergantung pada jenis sanksi dan waktu wajib pajak memenuhi kewajibannya.
Untuk sejumlah jenis sanksi, penghapusan hingga 100 persen dapat diberikan apabila penyampaian SPT, pembetulan, atau pembayaran dilakukan dalam periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini turut diperkuat oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
Sosialisasi di Banjarmasin Diikuti 60 Peserta
Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) menjadi salah satu materi utama dalam seminar dan workshop perpajakan yang digelar bersama IKPI Cabang Banjarmasin dan Banjarbaru di Kampus Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan (IBITEK) pada 16–17 November 2026. Kegiatan tersebut diikuti 60 peserta yang berasal dari anggota IKPI dan masyarakat umum. Kolaborasi itu digunakan sebagai sarana edukasi agar peserta memahami kebijakan pengurangan maupun penghapusan sanksi administrasi dan penerapannya.
Hari pertama diisi seminar perpajakan, sedangkan hari kedua dilanjutkan dengan workshop. Selain praktik PSA, materi yang dibahas meliputi Permenkum Nomor 49/2025 jo. Permenkum Nomor 24/2026, audit, upaya hukum keberatan dan banding, serta simulasi peradilan semu atau moot court.
Penyuluh pajak dari Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah serta KPP Pratama Banjarmasin juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan otoritas pajak, konsultan pajak, dan kalangan akademisi memberi ruang untuk mempertemukan penjelasan ketentuan dengan pengalaman praktik di lapangan.
La Ode menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan sanksi tidak hanya ditujukan untuk memberi keringanan. Menurutnya, fasilitas tersebut juga menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki administrasi, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, memperoleh kepastian dalam pemenuhan kewajiban, serta tetap berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Permohonan Tetap Wajib Diajukan
KPP Pratama Banjarmasin menegaskan bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak berlaku otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026.
Permohonan atas fasilitas tersebut dapat disampaikan paling lambat 1 Oktober 2028. KPP Pratama Banjarmasin pun mengajak wajib pajak menjadikan kebijakan ini sebagai momentum untuk merapikan administrasi perpajakan, menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda, dan meningkatkan kepatuhan.
Sumber: IKPI.
