website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Thursday, 18 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Kelompok oposisi di Dewan meminta kenaikan pajak yang lebih kecil.

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
February 24, 2026
in Internasional
0 0
0
Kelompok oposisi di Dewan meminta kenaikan pajak yang lebih kecil.
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

WORCESTERSHIRE – Ketegangan politik menyelimuti Dewan Kabupaten Worcestershire menjelang pemungutan suara anggaran pada Kamis mendatang. Kelompok oposisi dari Partai Konservatif secara resmi mengajukan keberatan terhadap rencana kenaikan pajak dewan sebesar 9% yang diusulkan oleh kepemimpinan Reform, dan mendesak agar angka tersebut ditekan menjadi 5% guna meringankan beban finansial rumah tangga.

Kenaikan 9% yang direncanakan tersebut diprediksi akan menambah beban pengeluaran sekitar £145 per tahun bagi properti kategori D. Di tengah tekanan biaya hidup dan krisis energi, kenaikan ini dianggap sebagai beban tambahan yang tidak proporsional bagi warga setempat.

“Rumah tangga di Worcestershire sudah tertekan oleh pajak nasional, biaya energi, dan biaya hidup. Meminta mereka menanggung salah satu kenaikan tertinggi di negara ini adalah tidak dapat diterima.”

— Adam Kent, Pemimpin Kelompok Konservatif

Baca Juga: Kenaikan Pajak Dewan Sebesar 8,13% Diusulkan di Aberdeen

Strategi Efisiensi: Pembekuan Rekrutmen dan Restrukturisasi

Sebagai kompensasi atas usulan penurunan tarif pajak tersebut, Partai Konservatif menawarkan skema anggaran alternatif setebal 20 halaman. Rencana ini mencakup pembekuan rekrutmen staf yang ketat, pengurangan ketergantungan pada pekerja lepas, serta negosiasi ulang kontrak-kontrak besar. Dengan langkah ini, potensi penghematan diperkirakan mampu mencapai £14,4 juta pada tahun pertama.

Meskipun usulan ini tidak merinci jumlah pemotongan pekerjaan secara spesifik, dokumen tersebut mengarahkan pada pembentukan “struktur tim yang lebih kecil”. Hal ini berarti posisi staf non-frontline yang kosong karena pengunduran diri atau pensiun tidak akan diisi kembali guna menghemat anggaran belanja pegawai.

Baca Juga: Ajak Masyarakat Segera Lapor SPT, Bupati Minta ASN Jadi Teladan

Klaim Kebangkrutan: Pimpinan Reform menyatakan dewan menghadapi “kebangkrutan efektif” dan membutuhkan kenaikan pajak tinggi serta bantuan darurat pemerintah untuk tetap beroperasi.

Namun, harapan oposisi untuk membawa usulan ini ke meja voting terganjal oleh penilaian teknis. Kepala Keuangan Dewan, Phil Rook, menyatakan bahwa amandemen tersebut kurang memiliki rincian operasional yang cukup untuk menjamin validitas penghematan yang diidentifikasi. Di sisi lain, amandemen dari Partai Buruh mengenai penjualan aset pertanian justru lebih berpeluang untuk dibahas dalam sidang mendatang.

Baca Juga: Jurus Baru DJP Tagih Pajak: Akses Layanan Publik Penunggak Diblokir

Keputusan akhir pada hari Kamis akan menjadi penentu bagi beban finansial warga Worcestershire. Apakah dewan akan tetap pada rencana kenaikan agresif demi menutup defisit, atau mempertimbangkan efisiensi internal sebagaimana yang didesak oleh kelompok oposisi.


Sumber Terkait:

  • Layanan Pemerintah Inggris (GOV.UK)
  • Situs Resmi Dewan Kabupaten Worcestershire
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Likuiditas Dibekukan, Otoritas Pajak Blokir Rekening Produsen Energi PT EFI

PPh Final UMKM 0,5% Masih Berlaku bagi PT dan CV Baru Ini

June 18, 2026
Ingat Lagi! Panduan Pilih Tarif PPh Badan UMKM di Coretax

Pajak: DJP Sita Dua Rekening Korporasi Senilai Rp33 Miliar Akibat Mangkir Fiskal

June 18, 2026
Aturan Tegas DJP: SPT Lebih Bayar Tak Bisa Diikhlaskan!

KPP Wajib Pajak Besar Dua Sita Tiga Apartemen Mewah di Kelapa Gading

June 18, 2026
Terima Dana CSR Bebas Pajak Penghasilan? Ini Aturan Resmi DJP

Pajak PBB Bengkulu: Dorong Penetrasi Fiskal, Bapenda Integrasikan Layanan Bergerak di Pusat Kultural

June 18, 2026

Recent News

Likuiditas Dibekukan, Otoritas Pajak Blokir Rekening Produsen Energi PT EFI

PPh Final UMKM 0,5% Masih Berlaku bagi PT dan CV Baru Ini

June 18, 2026
Ingat Lagi! Panduan Pilih Tarif PPh Badan UMKM di Coretax

Pajak: DJP Sita Dua Rekening Korporasi Senilai Rp33 Miliar Akibat Mangkir Fiskal

June 18, 2026
Aturan Tegas DJP: SPT Lebih Bayar Tak Bisa Diikhlaskan!

KPP Wajib Pajak Besar Dua Sita Tiga Apartemen Mewah di Kelapa Gading

June 18, 2026
Terima Dana CSR Bebas Pajak Penghasilan? Ini Aturan Resmi DJP

Pajak PBB Bengkulu: Dorong Penetrasi Fiskal, Bapenda Integrasikan Layanan Bergerak di Pusat Kultural

June 18, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version